jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan memecat pegawainya yang terlibat gratifikasi.
Mentan Amran tidak akan memberikan toleransi bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) yang terbukti melanggar aturan, seperti menerima maupun memberi gratifikasi.
BACA JUGA: Anggaran Pupuk Subsidi Ditambah Rp 28 T, Uni Irma Apresiasi Perjuangan Mentan Amran
"Tidak boleh ada pengusaha maupun pegawai Kementan yang menerima fee. Kalau ada yang seperti itu, saya pastikan pecat dan copot. Jadi, jangan coba-coba menggoda orang pertanian maupun coba-coba menerima keuntungan," kata Mentan Amran seusai menghadiri Sosialisasi Program Perluasan Areal Tanam Padi Melalui Optimasi Lahan Rawa di Kantor Pusat Kementan di Jakarta, Senin (1/4).
Amran mengatakan jika ada pegawai yang terbukti terlibat dapat gratifikasi, maka akan dipecat.
BACA JUGA: Terima Gratifikasi Rp 56,2 M, Eks Pejabat Bea Cukai Dituntut Penjara Sebegini
Kalau ada pengusaha yang mencoba memberikan fee, akan digiring ke pidana. Mentan Amran tak ingin cara-cara kotor seperti itu ada di institusi pertanian.
Diceritakan Mentan Amran, ketegasan terhadap praktik tindak pidana pernah dia lakukan sewaktu periode pertama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
BACA JUGA: Usut Kasus Gratifikasi Pejabat Bea Cukai, KPK Periksa Pihak Mandiri Tunas, Maybank, hingga Bussan
Waktu itu, dia bahkan memecat pejabat setingkat eselon satu karena terbukti menerima uang fee.
Amran juga mengaku telah menggiring para pengusaha yang terlibat ke wilayah pidana karena sama-sama bersekongkol.
"Zaman dahulu ada dua pejabat eselon satu yang saya copot karena berbuat di luar aturan sehingga Kementerian Pertanian untuk pertama kalinya berhasil mendapat predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) pada tahun 2016. Jadi, sekarang saya tekankan jangan bermain-main dengan sektor pertanian, layani dengan baik secara profesional," katanya.
Mentan Amran menyatakan bahwa kebijakan pemecatan ataupun pencopotan sudah di depan mata bagi mereka yang tetap nakal di sektor pertanian.
Apalagi, saat ini Kementan telah memiliki pengawas internal yang dipimpin Komisaris Jenderal (Komjen) Setyo Budiyanto yang juga pernah bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sekarang ada Pak Irjen dari KPK, jenderal polisi bintang tiga yang saya minta untuk mengawasi agar mempermudah pelayanan yang diberikan supaya kami bisa melakukan akselerasi tanam," jelasnya.
Dia mengatakan saat ini pemerintah tengah fokus pada pengerjaan pompanisasi sebagai solusi cepat dalam mengejar dan meningkatkan produksi yang sempat turun akibat cuaca buruk El Nino.
Oleh karena itu, semua yang berkaitan dengan pengadaan, baik alsintan maupun pupuk, harus dijaga bersama-sama.
"Pengadaan alat mesin pertanian, pengadaan pupuk, dan seterusnya jangan lagi ada yang dipersulit. Ingat pengusaha juga bagian dari kami sehingga masalah perizinan dan segala macamnya harus disederhanakan supaya bisa cepat karena kami harus kejar tanam," kata Amran. (antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi