Menteri Agama Disarankan Mundur

JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI), Iberamsjah menyarankan Suryadharma Ali (SDA) mundur dari jabatannya sebagai Menteri Agama RI karena telah bersikap pesimis untuk memperbaiki kualitas penyelenggaan Haji Indonesia.

"Begini, beliau menyatakan siapa pun menterinya, hingga 300 tahun ke depan berbagai masalah penyelenggaraan Haji tidak akan selesaiMenurut saya itu adalah pernyataan jujur atas ketidakmampuannya menyelesaikan problem

BACA JUGA: Abraham Samad: Saya Bukan Boneka!

Karena telah mengungkap ketidakmampuan, maka saya sarankan Suryadharma Ali mundur dari jabatannya," kata Iberamsjah, di Jakarta, Selasa (6/12).

Jika SDA tidak mau mundur karena berbagai kepentingan di luar kepentingan pelayanan kepada umat, lanjutnya, maka pengakuan itu dapat digunakan oleh Presiden SBY untuk mengganti SDA.

“Saya rasa pengakuan ini cukup digunakan oleh SBY untuk mencopot diaKalau dia dibiarkan menjadi menteri, sementara dia sudah katakan tidak sanggup memperbaiki pelayanan Haji, maka ini akan berdampak negatif terhadap kinerja Presiden SBY," tegasnya.

Pernyataan bahwa siapapun menterinya tidak akan sanggup memperbaiki penyelenggaraan Haji, jelas Iberamsjah, sama artinya bahwa tidak ada orang yang lebih baik menjadi Menteri Agama selain dirinya.

“Ini pernyataan kacau dan patut dikasihani karena dia tidak berdaya

BACA JUGA: Abraham Jamin Bukan Boneka DPR

Jangan kalau dirinya tidak mampu terus mengatakan bahwa orang lain juga tidak mampuSaya rasa masih banyak orang lain yang mampu dan mau membenahi pelayanan ibadah Haji

BACA JUGA: DPR Sahkan 5 Anggota Dewan Pengawas TVRI

Negara lain saja bisa memberikan pelayanan terbaik kepada umatnya, kenapa kita tidak? Apalagi kalau dikatakan sampai 300 tahun tidak bisa diubahApa Kementerian Agama mau menjajah umat Islam seperti Belanda menjajah bangsa kita,” tegas Iberamsjah dengan nada tanya.

Guru Besar ilmu politik ini juga menilai SDA yang tidak mau membuka mata dan belajar dari pelaksanaan Haji yang lebih baik oleh negara lain.

"Malaysia misalnya, terbilang baik dalam penyelenggaraan HajiMestinya pemerintah tidak perlu merasa terhina kalau mau belajar dari Malaysia," sarannya.

Iberamsjah menyatakan mendukung niat DPR membentuk Pansus Haji dan meminta KPK dan BPK melakukan audit forensik dan investigasi serta membentuk lembaga baru penyelenggara Haji.

”Saya setuju BPK dan KPK turun menginvestigasi dan DPR menginisiasi pembentukan lembaga baru mengurus Haji ketimbang mebiarkan Kementrian Agama bertindak sebagai regulator dan operatorEnak benar, jadi wasit sekaligus pemain, suka-suka hatiMakanya penyelenggaraan Haji tidak beres," pungkasnya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Abraham Diminta Buktikan Janji