jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas kembali memastikan tidak akan ada penghapusan 2,3 juta tenaga honorer, yang sebelumnya diisukan dilakukan pada November 2023.
Menteri Anas khawatir apabila terjadi penghapusan honorer maka berdampak pada setiap aspek pelayanan, termasuk tingginya angka pengangguran. Dia menyebut banyak pegawai honorer yang melayani sektor-sektor vital pelayanan publik.
BACA JUGA: Ada Info RUU ASN Batal Disahkan Lagi, Pemerintah Tidak Siap? Honorer Galau
"Yang penting, nanti di November ini tidak akan ada PHK massal untuk 2,3 juta (honorer) ini. Karena kalau 2,3 juta ini ada pemberhentian seperti PP yang tadi, maka ini akan berdampak pada pelayanan publik dan lain-lain," ujar Menteri Anas di Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (12/9).
Kendati demikian, pemerintah tidak boleh mengangkat atau merekrut tenaga honorer baru.
Menteri Anas pun telah berkirim surat kepada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, untuk tetap mengalokasikan anggaran bagi tenaga honorer untuk 2024.
"Nah, formatnya seperti apa, finalnya kami bahas RUU ASN bulan depan sudah bisa kami sahkan," ungkap mantan bupati Banyuwangi, itu.
BACA JUGA: RUU ASN Bukan Revisi, Penghapusan Honorer Molor 1 Tahun Lagi
Nantinya, di RUU tersebut pengangkatan ASN tidak hanya setahun atau dua tahun sekali, tetapi bisa kapan saja untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan, seperti karena pensiun. "Jadi, dengan demikian tak seperti selama ini, bila kosong, diisi honorer," katanya.
Dia bercerita selama ini banyak rekrutmen pegawai honorer yang berkualitas maupun tidak.
Sehingga, dia memastikan bakal mengevaluasi soal honorer ke depannya.
"Terlepas dari rekrutmennya dahulu banyak ada yang berkualitas bagus, ada juga yang tidak berkualitas, maka nanti ini akan kami evaluasi," pungkas Menteri Anas. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi