JAKARTA--Kebijakan moratorium CPNS yang memberikan pengecualian untuk beberapa kriteria, rawan dimanipulasiTerutama untuk kriteria "jabatan yang bersifat khusus dan mendesak".
"Moratorium CPNS memang tidak 100 persen diberlakukan
BACA JUGA: KPK Geledah Kantor Pafesta
Sebab ada jabatan tertentu yang masih dibuka pemerintahDari beberapa kategori, dia lebih menyoroti "jabatan yang bersifat khusus dan mendesak"
BACA JUGA: Wedding Trees Jaga Kelestarian Hutan di Lobar
Menurut dia kriteria tersebut rawan dimanipulasi"Ini bisa menjadi celah bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk memasukkan orang-orangnya pada kategori tersebut
BACA JUGA: Layanan SIM dan Administrasi Nikah Berintegritas Rendah
Mereka dapat beralasan itu sangat dibutuhkan dan mendesak diadakan," ucapnya.Dia menyarankan agar kriteria itu dijabarkan lagi secara lebih spesifikTujuannya agar daerah tidak semaunya menetapkan spesifikasi pada jabatan tersebut.
Di sisi lain Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN-RB Ramli Naibaho mengatakan, tujuan utama moratorium penerimaan CPNS adalah penataan menyeluruh pegawai negeri agar tercapai ukuran tepat dan efisienPenataan ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi.
Dalam kebijakan moratorium ini, diberlakukan pengecualian bagi kementerian/lembaga dan daerah yang membutuhkan PNS untuk tugas tenaga pendidik, dokter, perawat pada UPT kesehatan, jabatan khusus dan mendesak, serta lulusan ikatan dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
Selain itu pemda yang besaran anggaran belanja pegawai kurang dari 50 persen dari total APBD 2011 untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik, dokter, bidan, perawat, jabatan khusus dan mendesak(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bertindak Amoral, Abraham Siap Mundur
Redaktur : Tim Redaksi