Menteri ESDM Dikecam Politisi Senayan

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Darwin Zahedy Saleh dan jajarannya harus menerima kecaman dari Komisi VII DPR RIPasalnya, quota BBM bersubsidi 2010 ternyata melampaui target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2010 yakni sebesar 36,5 juta kiloliter.

Anggota Komisi VII DPR, Dewi Aryani Hilman dalam rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM di gedug DPR, Kamis (9/11), menyatakan bahwa dirinya tidak mempersoalkan usulan penambahan quota BMM

BACA JUGA: 5 UU Bakal Direvisi Demi OJK

Tapi yang menjadi persoalan adalah masalah pengawasan kinerja pemerintah.

"Kalau masalah usulan tambahan quota BBM bersubsidi saya pikir nantilahTapi yang perlu kita soroti adalah kinerja pemerintah karena gagal mengawasi penyaluran quota, sehingga melebih apa yang sudah disepakati DPR atas usulan pemerintah," ujar politisi PKS itu.

Hal senada juga diungkapkan M Romahurmuziy dari Fraksi PPP

BACA JUGA: CSR jadi Instrumen Pengurang Pajak

Dia menilai usulan penambahan quota BBM oleh pemerintah menunjukan pemerintah tidak mampu melakukan langkah-langkah penghematan terhadap BBM bersubsidi tersebut"Saya kira ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa quota BBM melampaui target dalam APBN-P

BACA JUGA: F-Golkar Bakal Tolak Pembatasan BBM Bersubsidi

Pertama kemungkinan ada kesalahan prognosa (perkiraan)Mungkin saja pemerintah terlalu ketat dalam melakukan perhitungan sehingga salah memprediksi pertumbuhanKedua ketidakmampuan pemerintah dalam  melakukan langkah-langkah penghematan yang telah diamanahkan APBN-P 2010," terangnya.

Meski demikian Komisi VII DPR RI sepertinya sulit untuk menolak usulan pemerintah tentang penambahan BBM bersubsidiSebab, DPR tak mau disalahkan jika nantinya kelangkaan BBM betul-betul terjadi di tengah masayarakt lantaran tambahan quota BBM tidak disetujui.

"Meskipun belum kita putuskan apakah disetujui atau tidak terkait usulan penambahan BBM bersubsidi ini, tapi kita sulit utuk menolaknya,’’  ucap anggota Komisi VII DPR, Setya W Yudha ketika ditemui usai mengikuti rapat kerja dengan Menteri ESDM.

Setya menjelaskan, jika DPR menolak usulan penambahan tersebut maka bisa saja di kemudian hari DPR akan disalahkan jika terjadi kelangkaan BBM"Kalau itu untuk kepentingan masyarakat, kenapa tidak? Karena jika ini ditolak dan kemudian terjadi kelangkaan BBM di masyarakat, maka kita pasti disalahkan," ujarnya.

Seperti diketahui, pemerintah resmi mengajukan usulan penambahan quota BBM bersubsidi sebesar 36,5 juta kiloliter menjadi 38 ,3 juta kiloliter ke DPRUsul penambahan tersebut mengingat quota BBM bersubsidi yang ditetapkan dalam APBN-P 2010 yakni 36,5 juta kiloliter sudah habis sejak akhir November 2010 lalu.(yud/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... BBM Subsidi Dibatasi, Harus Ada Kompensasi