Menteri ESDM Harus Sosok Pemberani

Minggu, 12 Oktober 2014 – 19:19 WIB

jpnn.com - JAKARTA – Pengamat sosial politik dari Forum Masyarakat Maluku (Formama) Arnold Thenu, menilai kursi Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, harus diisi sosok yang berani. Selain itu, juga sudah teruji kecintaannya terhadap tanah air.

“Untuk seorang Menteri ESDM di Kabinet Jokowi-JK, yang  paling dibutuhkan itu keberanian sekaligus rasa kecintaan yang tinggi terhadap bangsa dan tanah air," ujarnya di Jakarta, Minggu (12/10).

BACA JUGA: Jokowi Bertemu Menlu Sri Lanka, Bahas Kerjasama

Dua kriteria itu penting, menurutnya, karena menteri ESDM akan menjalankan program pemberantasan mafia migas, melakukan renegoisasi kontrak-kontrak karya pertambangan asing yang selama ini tidak menguntungkan negara dan rakyat, serta penegakan kedaulatan Sumber Daya Alam.

Menurut Arnold, dari sejumlah kandidat menteri ESDM yang mengemuka, Poltak Sitanggang dinilai yang paling berani dan mampu menjalankan mandat bagi perubahan Indonesia tersebut.

BACA JUGA: Jokowi Diminta Ambil Alih Peran Puan Maharani

Alasannya sederhana, tanpa jabatan setara menteri saja, Poltak sanggup memenangkan renegoisasi kontrak karya Rio Tinto di Sulawesi. Ia juga sukses merebut lahan seluas 44 ribu hektar yang sebelumnya dikuasai perusahan asing tersebut di pengadilan.

“Jika tanpa jabatan apa-apa Poltak bisa melakukan itu, maka dengan duduk sebagai menteri diharapkan Poltak akan memiliki keberanian dan bisa berbuat lebih dari itu. Inilah yang dibutuhkan Jokowi dan Indonesia sekarang," katanya.

BACA JUGA: Pemerintahan SBY Dinilai Paling Buruk Soal Perlindungan TKI

Saat ditanya bagaimana dengan figur kandidat lainnya, seperti mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan, Arie Soemarno, Darwin Silalahi, Iwan Ratman dan Emirsyah Satar, menurut Arnold prestasi mereka lebih karena dukungan fasilitas, keuangan dan rencana bisnis matang dari perusahaan di mana mereka berkarir.

“Kalau untuk nyali melaksanakan program-program Jokowi seperti pemberantasan mafia migas atau renegoisasi sesuai UU Minerba No. 4 Tahun 2009, saya ragu. Mengingat di antara nama-nama tersebut banyak yang dibesarkan perusahaan minyak asing atau paling tidak pernah bekerja dan memiliki hubungan dengan perusahaan-perusahaan asing tersebut. Sehingga konflik kepentingan sangat mungkin terjadi," ujarnya.

Arnold kemudian mencontohkan seperti nama Karen Agustiawan dan Darwin Silalahi, memiliki rekam jejak sebagai pejabat dari perusahaan minyak asing yaitu Mobil Oil dan Shell. Kemudian Arie Soemarno dan Iwan Rahman, dinilai kurang tepat.

Arie punya pengalaman sebagai pucuk pimpinan Petral, sementara Iwan disebut sebagai orang yang mengenalkan mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, kepada Deviardi. Hingga akhirnya Rudi dan Deviardi terjerat kasus suap-menyuap.

“Kalau Emirsyah Satar, beliau akuntan yang berlatar belakang bisnis perbankan. Kalau didudukkan sebagai Menteri ESDM, tentu akan kewalahan. Apalagi dia tercatat pernah membuat Garuda Indonesia merugi 11 juta USD di tahun 2013 lalu," ujarnya.(gir/jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Masih Ada Celah Pelantikan Jokowi-JK Digagalkan


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler