jpnn.com - JAKARTA - Migrant Care mengecam kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam melindungi TKI. Bahkan dalam hal ini, pemerintahan SBY bisa dibilang yang terburuk di era reformasi.
"Nyawa buruh migran paling murah di masa pemerintahan SBY," kata Analis Kebijakan Migran Care, Wahyu Susilo dalam konferensi pers di Tebet, Jakarta, Minggu (12/10).
BACA JUGA: Masih Ada Celah Pelantikan Jokowi-JK Digagalkan
Migrant Care mencatat, selama 10 tahun SBY berkuasa tiga orang TKI dihukum mati. Mereka adalah, Yanti Iriayanti, Agus Damansiri dan Ruyati.
Sementara, sepanjang 2013 setidaknya ada 398.270 kasus yang menimpa buruh migran Indonesia. Dari jumlah itu, 265 orang di antaranya terancam hukuman mati. Mereka ini kebanyakan bekerja sebagai pembantu rumah tangga, khususnya di Malaysia dan Arab Saudi.
BACA JUGA: Turun ke Jalan, Honorer K2 Mulai Bergerak ke Jakarta
"Mereka tidak dapat pembelaan yang berarti. Pemerintah hanya memperlakukan TKI seperti komoditi dan industri. Ini kegagalan utama politik luar negeri pemerintahan SBY," ucapnya.
Upaya pemerintah dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 terbukti mandul. Pasalnya, ketentuan-ketentuan di dalam produk hukum tersebut sangat lemah dan mudah diabaikan.
BACA JUGA: Ini Daftar Kegagalan SBY Dalam Hal Diplomasi Internasional Versi LSM
Begitupun dengan langkah pembentukan Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan TKI (BNP2TKI), yang ternyata malah menimbulkan masalah baru.
"Menurut survei pelayanan publik, lembaga itu adalah insitusi negara dengan kualitas pelayanan publik paling rendah," katanya.
Yang paling menyedihkan, lanjut Wahyu, kepala negara asing justru menunjukan kepedulian yang lebih besar dibanding SBY. Hal ini terlihat dalam kasus eksekusi Ruyati pada tahun 2011 lalu.
"Waktu eksekusi Ruyati, yang protes Presiden Perancis. Dalam pidato pembukaan G20 dia protes Arab Saudi yang masih menerapkan hukuman mati. SBY bungkam saja. Tidak ada kontribusi apapun dari forum yang kita ikuti, atau ratifikasi terhadap perlindungan buruh migran," pungkas Wahyu. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kepastian Sikap Politik PPP Diputuskan Muktamar
Redaktur : Tim Redaksi