jpnn.com, BLORA - Penantian masyarakat Blora soal kepastian hukum atas hak tanah mereka akhirnya menemukan titik terang.
Hal ini ditandai dengan dibagikannya 1.043 sertifikat oleh Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni kepada 10 perwakilan masyarakat.
BACA JUGA: Bagikan Sertifikat Bersama Mbak Puan, Wamen ATR sebut Soekarno dan Jokowi Pahlawan Pertanahan
Di hadapan presiden dan masyarakat, Hadi melaporkan bahwa konflik lahan yang dialami masyarakat sejak 1947 tersebut sempat berlarut-larut.
Namun, berkat perhatian presiden kepada masyarakat, akhirnya konflik tersebut dapat diselesaikan.
BACA JUGA: Ini Keuntungan Perusahaan Penerima Sertifikat AEO, Salah Satunya Dapat Layanan Prioritas
“Kasus yang sebelumnya berlarut-larut penyelesaiannya. Alhamdulilah, atas perintah presiden kini dapat diselesaikan,” tegas Hadi.
Adapun jumlah target 1.160 sertifikat yang diserahkan tersebar di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Ngelo (132 sertifikat), Cepu (577 sertifikat), dan Karangboyo (334 sertifikat).
BACA JUGA: Cegah Mafia Tanah, Wamen ATR/BPN Serahkan 30 Sertifikat Tanah Wakaf
Sisanya sebanyak 117 sertifikat sedang dalam proses untuk dilengkapi data administrasinya.
Penyelesaian konflik ini, kata Hadi, merupakan hasil dari kolaborasi dan kerja sama antara Gubernur Jawa Tengah, Bupati Blora, Forkompimda, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.
“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak atas kerja samanya sehingga skema pemberian HGB di atas HPL untuk masyarakat dapat terealisasi dengan baik,” ujar Hadi.
Selain memperoleh kepastian hukum atas tanah dan sebagai pertanda usainya konflik, masyarakat kelurahan Wonorejo, Blora kini dapat mengakses permodalan kepada lembaga keuangan dan sumber ekonomi lainnya.
“Reforma Agraria sejatinya adalah penataan aset sekaligus akses. Setelah ini saya minta Kanwil BPN Jateng mendampingi masyarakat supaya mereka berdaya secara ekonomi,” tutup Hadi.
Presiden mengaku telah memerintahkan kepada menteri ATR/BPN untuk menyelesaikan konflik di Blora. Karena itu, Jokowi bersyukur masalah tersebut kini sudah selesai.
"Sertifikat ini berlaku 30 tahun dan bisa diperpanjang sampai 80 tahun," kata dia
“Kita harus pandai bersyukur, karena konflik ini sudah selesai, masih banyak konflik di berbagai daerah lain yang belum selesai, di Blora sudah diselesaikan," tambah Jokowi. (ant/dil/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif