jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah melontarkan sinyal untuk merombak Kabinet Kerja. Jokowi -panggilan akrabnya- akan mencopot menteri yang tak memenuhi target.
Bagi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H Laoly, reshuffle merupakan kewenangan dan hak prerogatif presiden. Menurutnya, para pembantu Presiden Jokowi di Kabinet Kerja memang harus siap dievaluasi.
BACA JUGA: Partai Pendukung Harus Patuh jika Terjadi Reshuffle
“Semua menteri harus siap,” kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/4).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menegaskan, evaluasi terhadap kinerja menteri harus berjalan. Dengan demikian para menteri pun bekerja keras mencapai target.
BACA JUGA: Menkum-HAM Ajak Umat Kristen Tebar Bibit Perdamaian
“Kalau tidak jalan ya nanti orang berada di zona nyaman terus. Harus ada itu (evaluasi, red) supaya ada target menteri-menteri bekerja sebaik-baiknya,” pungkas Yasonna.(boy/jpnn)
BACA JUGA: Jokowi Tunggu Rekomendasi Konkret Kongres Ekonomi Umat
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi: Reforma Agraria Untuk Meningkatkan Lahan Produktif
Redaktur : Tim Redaksi