Menteri Jadi Tim Sukses, Kabinet Terbelah

Jumat, 22 Mei 2009 – 11:54 WIB
Foto: Dok/JPNN. Montase: Wahyu/JPNN
JAKARTA – Kinerja kabinet Indonesia Bersatu benar-benar dipertaruhkanPara menteri akan lebih sibuk dalam kegiatan pemenangan calon presiden dibanding menjalankan tugas pemerintahan

BACA JUGA: Adik Mega Dukung SBY

Sedikitnya dari 33 anggota kabinet Indonesia Bersatu, ada 21 menteri yang sudah memperlihatkan kecenderungan dukungannya kepada salah satu capres.
   
Sebanyak 18 menteri terindikasi mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono
Dan tiga menteri terindikasi mendukung pasangan Jusuf Kalla-Wiranto

BACA JUGA: JK - SBY Rebutan Pengaruh Kiai

Selain itu 11 menteri yang tidak menunjukkan indikasi melakukan kerja politik untuk capres/cawapres tertentu
Dan seorang menteri terindikasi bermain di dua kaki

BACA JUGA: PDIP-Gerindra Berbagi Peran


   
Menteri yang sudah sangat nyata mendukung SBY-Boediono adalah Mensesneg Hatta RajasaPria berambut perak itu menjabat sebagai ketua tim pemenangan SBY-BoedionoBeberapa hari terakhir, Hatta lebih banyak berada di kantor Bravo Media Center (BMC) di Jalan Teuku Umar untuk rapat konsolidasi tim pemenangan SBY-Boediono daripada di gedung setneg.
   
Keberadaan Hatta sebagai Ketua Tim Pemenangan SBY-Boediono itu menimbulkan kekhawatiran karena di kabinet Hatta menempati posisi vitalApalagi nanti Hatta yang akan mengatur jadwal cuti kampanye para menteri
   
Menteri lain yang terindikasi mendukung SBY adalah Menteri PDT Lukman EdySekjen DPP PKB itu menjadi ketua tim pemenangan SBY-Boediono di internal PKBMenteri dari parpol pendukung SBY-Boediono juga dipastikan akan melakukan kegiatan politik dalam pilpresMereka adalah Menteri Pertanian Anton Apriantono, Menpora Adhyaksa Dault, Menpera Yusuf Asy’ari (PKS), Mendiknas Bambag Sudibyo (PAN), Menhut M.SKaban (PBB),  Menteri Pemberdayaan Perempuan Meuthia Hatta Swasono (PKPI), Mensos Bachtiar Chamsyah, Menkop UKM Suryadharma Ali (PPP), dan Menakertrans Erman Suparno (PKB)
   
Juga sejumlah menteri dari Partai Demokrat yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, Menbudpar Jero Wacik, Menteri PAN dan Taufik EffendiBeberapa menteri lain yang terindikasi mendukung SBY-Boediono adalah Menkes Siti Fadillah Supari  yang juga menjadi anggota Gerakan Pro SBY (GPS), Menkominfo Mohammad Nuh yang menjadi salah satu menteri yang sangat dekat dengan SBY, Plt Menko Perekonomian/Menkeu Sri Mulyani yang juga menjadi orang kepercayaan SBY di bidang ekonomi, serta Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar yang sejak 2004 merupakan tim sukses SBY.

Sementara menteri yang terindikasi mendukung JK-Wiranto hanya tiga menteriKetiganya merupakan kader partai GolkarMereka adalah Menteri Perindustrian Fahmi Idris yang menjadi ketua tim pemenangan JK-Wiranto, Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Paskah SuzettaPosisi Fahmi Idris tentu saja akan menyita waktu dia sebagai menteri perindustrianIni juga akan menjadi persoalan tersendiri di kabinet

Sedangkan Menko Kesra Aburizal Bakrie justru terlihat bemain di dua kakiSebagai kader Partai Golkar, tentunya Ical –sapaan Aburizal Bakrie– akan ikut menyokong JKDi sisi lain, Ical merupakan penyandang dana Freedom Institute, lembaga yang saat ini menjadi salah satu tim pemenangan SBY-BoedionoSebagai pengusaha, Ical tentu akan mencari posisi aman di kedua pasangan capres/cawapres tersebut.
   
Pengamat politik dari Universitas Indonesia Andrinof A.Chaniago menilai kinerja kabinet memang sudah tidak bisa lagi diharapkan optimalSebab, konsentrasi dan energi para menteri yang menjadi anggota tim sukses pasangan capres –cawapres akan terpecahMereka tidak mungkin bisa lagi fokus menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Realitas ini diperkirakan akan terus berlanjut selama musim kampanye pilpres"Semangat para menteri itu tidak mungkin sama sebelum saat deklarasi capres-cawapres," ujarnyaApalagi, jajaran kabinet terbelah antara kelompok pendukung duet SBY-Boediono dan JK-Wiranto.

Andrinof menyesalkan realitas tersebutApalagi, secara formal pemerintahan harus terus berjalan sampai Oktober 2009Meski begitu, dia mengakui keterlibatan para menteri dalam kampanye pilpres tidak bisa dihalangi.

Selain tidak ada UU yang melarang, secara politik, parpol-parpol juga memiliki keterbatasan sumber daya yang "layak jual" untuk masuk tim sukses"Makanya pasangan capres cawapres membutuhkan keikutsertaan mereka," kata Direktur Eksekutif Cirus Surveyors Group itu.

Menurut Andrinof, yang jauh lebih bermasalah sebenarnya adalah keterlibatan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun walikota, sebagai tim sukses capres-cawapresDia mencontohkan Gubernur Sumatera barat Gamawan Fauzi yang membacakan pengusulan nama Boediono sebagai pendamping SBY saat deklarasi di Gedung Sabuga, Bandung.

"Mereka semua sebaiknya tetap netral," cetusnyaSebab, para kepala daerah itu langsung mewakili wilayahnya masing-masingSehingga, manuver politik yang mereka ambil akan menimbulkan potensi perpecahan yang diwarnai oleh semangat kedaerahan.

"Kalau menteri masih mungkin tidak mempengaruhi langsung masyarakatTapi, kalau kepala daerah sudah lain efeknya," tandas Andrinof

Bagaimana respon istana? Juru Bicara Presiden Andi AMallarangeng menjamin Presiden SBY akan memprioritaskan kinerja pemerintahanMenurut Andi, sebagai incumbent, tentu yang akan dinilai oleh publik adalah kinerja pemerintahanKalau kinerja pemerintahan buruk, tentu rakyat akan menilai negatif terhadap SBYSebaliknya kalau kinerja pemerintahan bagus, tentu rakyat akan menilai positif kepada SBY.

"Karena itu, SBY tentu saja akan berusaha sekuat tenaga agar kinerja pemerintahan tetap baik dan stabil," kata Andi Mallarangeng.

Karena itu Andi meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan kegiatan para menteri dalam kampanye pilpresSebab, semuanya sudah ada mekanisme dan aturannyaPara menteri akan mendapat kesempatan ikut kampanye pilpresJatah cuti para menteri untuk kampanye adalah satu hari dalam seminggu (hari efektif)

"Tapi saya belum tahu nanti sejauh mana para menteri terlibat dalam kampanye," kata Andi.

Tidak hanya menteri, menurut Andi, SBY juga terus mengimbau gubernur, wali kota, dan bupati untuk mengutamakan tugas-tugas pemerintahan diatas kegiatan politikSehingga fungsi-fungsi pelayanan masyarakat bisa terus dijalankan tanpa terganggu aktivitas politik(tom/pri)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Bantah Gubernur Sumbar ikut Politik Praktis


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler