jpnn.com - JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menilai DPR tidak perlu membentuk Pansus Asap, untuk mengungkap lemahnya penanganan bencana asap akibat kebakaran lahan dan hutan (karlahut) oleh pemerintah.
Saat ditemui di dedung DPR, Senin (26/10), mantan Sekjen DPD RI itu meminta diberi kesempatan untuk bekerja.
BACA JUGA: Misbakhun Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terbaik ke-5 Dunia
"Pada dasarnya itu (Pansus, red) mekanisme internal di DPR . Tapi kita rasa tidak perlu. Beri kami kesempatan karena usaha yang dilakukan terus berlangsung. Pemerintah bukan tidak ngapa-ngapain," kata Siti sebelum rapat anggaran dengan Komisi VII DPR.
Menurut Siti, upaya pemerintah untuk melakukan pemadaman sudah berlangsung. Hal itu dibuktikan dengan jumlah hotspot yang sudah menurun banyak. Sampai dengan 24 Oktober di Riau hanya tersisa 44 persen, namun diakuinya kondisinya belum stabil.
BACA JUGA: Bencana Asap Ancam Stabilitas Sosial Ekonomi
"Tapi nanti kita lihat karena turun naik turun naik (hotspot, nya). Tapi gejala alamnya kuat sekali, Juli ke September datanya enam kali lipat panasnya itu. Tapi sudah ditekan fire spotnya. Upaya water boombing dilakukan, modifikasi cuaca. Artinya pemerintah tidak diam saja," tegas Siti, yang terkesan gerah dengan tuding banyak pihak bahwa pemerintah tidak serius menangani asap.
Terkait identitas dan profil perusahaan yang terlibat pembakaran lahan dan hutan belum diungkap ke publik, Siti mengatakan baginya yang terpenting perusahaan-perusahaan tersebut tahu kesalahan mereka dan mendapat sanksi dari pemerintah.
BACA JUGA: Pansus Pelindo II Dinilai Hanya Mengincar Rini Soemarno
"Kita ingin mengubah perilaku bisnis. Dia harus menanggung kesalahannya itu. Dia harus mengubah perilaku bisnsinya. Saya kira itu yang paling penting," jelasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kapolri Perintahkan Usut Kemungkinan Kelalaian Pengelola Inul Vista
Redaktur : Tim Redaksi