jpnn.com - JAKARTA - Belum berusia satu bulan, Panitia Khusus Pelindo II makin sering mendapat kritikan. Pansus yang diketuai oleh politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka itu dianggap sudah tidak objektif. Persoalan Pelindo II yang dinilai merupakan masalah hukum, malah jauh merembet ke urusan politis.
"Dari logika objektif, Pansus Pelindo II sebaiknya dibawa ke ranah hukum. Hukum kan jadi panglima, sehingga tak usah menjadi konsumsi politik,” ujar pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Agung Suprio, di Jakarta, Senin (26/10).
BACA JUGA: Kapolri Perintahkan Usut Kemungkinan Kelalaian Pengelola Inul Vista
Menurutnya, Pansus Pelindo II muncul sebagai upaya sejumlah anggota DPR membawa masalah Pelindo ke ranah politik. Padahal, Pelindo II hanya salah satu BUMN yang seharusnya tidak perlu menjadi bahan hiruk pikuk perpolitikan di Senayan.
BACA JUGA: Dua BUMN ini Bikin Menteri Rini Merasa Sedih
Pimpinan Pansus Pelindo II. Foto: Ricardo/JPNN.com
Agung menduga, Pansus Pelindo II tidak hanya ingin mempersalahkan seorang RJ Lino saja. Selain sosok Direktur Utama Pelindo II itu, menurut Agung, ada upaya pansus untuk menyeret Menteri BUMN Rini Soemarno dalam kasus ini.
BACA JUGA: Wow, Makau Butuh 60 Ribu Pekerja Perhotelan dari Indonesia
“Yang diincar pansus sebenarnya bukan hanya RJ Lino tetapi Menteri Rini. Lino dan Rini itu kan ada hubungan baik. Jadi kalau pansus menemukan Lino bersalah maka Rini juga akan dipanggil ke Pansus. Rini akan diminta pertanggungjawaban sebagai atasan Lino,” ucapnya.
Apalagi, jelang reshuffle kabinet yang diperkirakan akan terjadi dalam waktu yang tidak lama lagi. Pansus, kata Agung, diperkirakan akan terus memaksa pertanggungjawaban Rini, dan selanjutnya diserahkan ke Presiden Joko Widodo.
Rini, kata Agung, sebenarnya memiliki jaringan yang kuat di tingkat profesional. Namun karena sejumlah parpol memiliki kepentingan lain, maka Rini seringkali dipaksa harus mundur dari jabatannya di Kabinet Kerja.
“Kementerian BUMN itu paling basah. Dia menguasai BUMN. Makanya tak heran kursi menteri itu terus digoyang,” tandasnya.
Menurut Agung, Rini merupakan menteri yang dipilih Jokowi dari kalangan profesional. Status atau kondisinya saat ini, Rini adalah sosok yang bukan kader partai politik manapun, mengendalikan perusahaan-perusahaan besar. Nah, tak mengherankan sejumlah parpol gerah karena ingin menempatkan kadernya di posisi itu.
"Sulit memang mencari kesalahan Rini. Makanya diambil jalur antara, dengan membentuk Pansus Pelindo II. Kalau ditemukan kesalahan Lino selanjutnya akan menyeret Rini. Saya melihat target Pansus itu memang untuk menyeret Rini Soemarno,” demikian Agung. (adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PERHATIAN! 15 Bandara ini Terganggu Jarak Pandangnya
Redaktur : Tim Redaksi