jpnn.com, JAKARTA - Hutan mempunyai nilai strategis sebagai sumber plasma nutfah, yang kaya keanekaragaman hayati.
Selain itu, hutan juga merupakan sistem penyangga kehidupan dengan fungsi ekologi, ekonomi dan sosial, sekaligus komponen penting dalam perubahan iklim.
BACA JUGA: Selamat! Ditjen Gakkum KLHK Raih Penghargaan dari Polri
Untuk mewujudkan mandat pembangunan berkelanjutan dengan tetap mengadopsi prinsip dan etika konservasi keanekaragaman hayati, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya memberikan arahan penting terkait pendekatan penanganan kawasan konservasi, sebagai benteng terakhir pelestarian keanekaragaman hayati.
“Kawasan konservasi bernilai ekologis sosial dan ekonomi; kawasan konservasi menstimulir pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi; Kawasan konservasi mengatasi problema sosial masyarakat, kawasan konservasi mendorong kesejahteraan masyarakat; dan Kawasan konservasi penopang utama dalam menjaga fungsi alam," jelas Menteri Siti dalam acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) di Jakarta (17/10).
BACA JUGA: Yuk Berjuang Bersama untuk Kelestarian Burung Air Indonesia
Pengelolaan keanekaragaman hayati pada dasarnya mencakup tiga kepentingan besar, yaitu ekologi, ekonomi dan sosial.
Untuk mewujudkan mandat pembangunan berkelanjutan dengan tetap mengadopsi prinsip dan etika konservasi keanekaragaman hayati, semua komponen harus melakukan upaya-upaya sistematis yang secara garis besarnya dikelompokkan.
BACA JUGA: KLHK Luncurkan Sistem Pelaporan Online Pengendalian Karhutla
Yaitu menjadi preservasi ekosistem dan habitat alami; konservasi spesies dan genetik; pengembangan keekonomian pemanfaatan jasa-jasa ekosistem; serta perlindungan kawasan konservasi, ekosistem alami lainnya (ekosistem esensial dan high conservation value forest), keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman sumberdaya genetik.
Beberapa hal yang juga ditekankan Menteri Siti dalam arahan perencanaan 2019 kepada lebih 300 orang dari unsur-unsur Direktorat Jenderal KSDAE di Pusat, dan UPT KSDAE di seluruh Indonesia.
Di antaranya menggalakkan upaya deteksi dini, pencegahan, dan mitigasi terpadu untuk persoalan kebakaran di kawasan konservasi.
Kemudian penyelesaian berbagai masalah perambahan, dengan menerapkan kemitraan konservasi untuk restorasi terpadu sekaligus untuk pemberdayaan masyarakat.
Membangun berbagai bentuk kemitraan atau kolaborasi dengan mitra, baik kelompok masyarakat, desa, maupun lembaga swadaya masyarakat serta Mendorong peran serta dan kontribusi keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi dalam skema mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Rapat koordinasi teknis (Rakornis) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) merupakan agenda tahunan perencanaan untuk sinkronisasi berbagai kepentingan dan kebutuhan pelaksanaan mandat pengelolaan.
Rakornis juga merupakan forum yang tepat untuk membangun komitmen pengelola kawasan konservasi dan pihak terkait dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019.
Menurut Direktur Jenderal KSDAE, Wiratno, pelaksanaan Rakornis Bidang KSDAE Tahun 2018 bertujuan untuk sinkronisasi dan sinergitas program dan anggaran pembangunan bidang KSDAE antara pusat dan daerah (unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal KSDAE/UPT) yang mendukung prioritas nasional dan prioritas bidang.
Selain itu juga memberikan arahan kepada UPT mengenai target kinerja prioritas serta strategi pencapaiannya yang akan ditetapkan di Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2019; serta meningkatkan peluang kerjasama dengan mitra konservasi di masing-masing UPT.
“Ditjen KSDAE merupakan pengawal terdepan untuk kawasan konservasi, sekaligus benteng terakhir penjaga hutan dan kawasan untuk pelestarian sumber daya alam yang dititipkan dari generasi mendatang," pungkas Wiratno. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Inilah Capaian Kerja Badan Litbang dan Inovasi KLHK 2018
Redaktur & Reporter : Natalia