jpnn.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya Bakar memprotes kebijakan Aprindo (Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia) yang menerapkan program Kantong Plastik Tidak Gratis alias berbayar per 1 Maret 2019.
"Itu harus hati-hati, saya sudah minta dirjen mengecek. Karena begini, kalau konsepnya adalah plastik berbayar berarti plastiknya boleh asalkan bayar. Padahal konsepnya adalah kami minta jangan membebankan lingkungan," ucap Siti di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/3).
BACA JUGA: Menteri Siti Nurbaya Pimpin Aksi Bersih di Pantai Teluk Penyu Cilacap
Dia menjelaskan, kalau manusia membebani lingkungan, studinya sudah ada sejak tahun 1852. Di mana ada keinginan publik untuk mengurangi beban kepada lingkungan karena mereka khawatir akan mengancam manusia.
(Bacalah: Duh...Program Kantong Plastik Berbayar Sudah Ngadat)
BACA JUGA: Jelang Pilpres, Menteri KLHK: Isu Kebakaran Hutan, Itu Luar Biasa Digoreng-goreng
"Jadi ini konsepnya beda. Kalau Aprindo bilang aturan dari menteri tidak ada tuh kalau plastik berbayar," tegas politikus Nasdem tersebut.
Disinggung soal keberadaan Permen tahun 2016 mengenai pengurangan sampah plastik, aturan itu disebut Siti sebagai payung hukum untuk uji coba pengurangan sampah plastik, tetapi itu masih bersifat sementara.
BACA JUGA: Indonesia - Norwegia Sepakat Genjot Upaya Konservasi Hutan dan Laut
"Itu hanya uji coba tiga bulan kemudian di-extend jadi enam bulan. Kalau konsepnya plastik berbayar, berarti plastiknya boleh asal bayar, bebannya diberikan ke konsumen. Jadi meleset," tutur menteri berusia 62 tahun itu.
Itu sebabnya dia sudah memerintahkan dirjen terkait untuk membahas program tersebut dengan Aprindo, sehingga ada konsep yang benar, bukan justru membenani konsumen untuk membeli kantong plastik.
"Karena kalau konsep tidak diperbaiki, maka berarti ngutip uang dari konsumen, itu jadi berbeda. Padahal di konsep lingkungan itu memang keinginan untuk membayar dan mengurangi beban lingkungan karena ada kekhawatiran ada gangguan. Itu konsep yang harus diperbaiki," tandasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Info Anyar dari Menteri LHK soal Wacana Penutupan Taman Nasional Komodo
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam