jpnn.com, JAKARTA - Menteri LHK Siti Nurbaya menegaskan tiga hal penting dalam upaya pemulihan bencana lingkungan.
Ketiga hal tersebut adalah pengurangan resiko dan ketahanan terhadap bencana (Disaster Risk Reduction and Resilience); respons/tanggap darurat (Emergency response); serta [pemulihan awal dan pemulihan jangka panjang (Early recovery and recovery).
BACA JUGA: Kunjungi Korban Tsunami, Menteri LHK Tawarkan Solusi Ekonomi
“Dampak dari sebuah bencana alam dapat menimpa manusia dan lingkungan. Bisa jadi manusia menjadi penyebab bencana lingkungan, atau sebaliknya lingkungan memberikan bencana kepada manusia. Untuk itu kita harus mereduksi resiko bencana, merespon dengan cepat, dan mempersiapkan pemulihan awal serta antisipasi dampak lebih lanjut yang terkadang lebih berbahaya bagi manusia maupun lingkungan,” ucap Menteri Siti.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Siti usai melaksanakan rapat bersama jajaran KLHK, BMKG, BNPB, BPPT, serta perwakilan PBB bidang lingkungan (United Nations Environment).
BACA JUGA: Natal Bersama KLHK Gaungkan Semangat Bekerja untuk Sesama
Pada pengurangan resiko bencana, Menteri Siti mengingatkan bagaimana pengelolaan ekosistem dan sumberdaya alam akan mampu mengurangi risiko bencana.
Begitupun sebaliknya, manusia juga harus dapat mengukur dan memonitor bencana terhadap kerusakan ekosistem dan sumberdaya alam.
BACA JUGA: UN Environment Siap Dukung Pengelolaan Gambut Berkelanjutan
Melangkah ke fase selanjutnya dalam upaya pemulihan bencana lingkungan adalah tanggap darurat dengan memberikan respon yang cepat.
Menteri Siti memandang para ahli lingkungan harus dapat berkontribusi dalam memberikan respon terhadap lingkungan dan manusia dari sebuah bencana.
“Tidak hanya memetakan potensi bencana, namun para ahli juga dapat berkontribusi paska bencana untuk mengurangi berbagai resiko,” ucap Menteri Siti.
Terakhir, pemulihan awal dan pemulihan jangka panjang. Tujuannya adalah membangun dan memulihkan kembali manusia dan lingkungan menjadi lebih baik setelah bencana.
“Sering kali kita perlu mengantisipasi hal yang lebih buruk saat bencana telah berhenti. Misalnya bagaimana kita merespon dan memulihkan sebuah lokasi bencana yang ternyata disitu juga terdapat banyak pabrik kimia. Jika tidak direspon dengan baik tentu menjadi ancaman serius bagi manusia dan lingkungan dalam jangka panjang," ujar Menteri Siti.
Oleh sebab itu, Menteri Siti meminta seluruh jajaran di KLHK dan kementerian/lembaga terkait bencana lingkungan untuk saling bersinergi dalam pemulihan bencana alam. Diperlukan inventarisasi teknologi dan sumberdaya yang dimiliki oleh KLHK, BMKG, BNPB, BPPT serta LAPAN dan kemudian diintegrasikan secara bersama.
Koordinator Bencana dan Konflik UN Environment Asia Pasifik, Lisa Guppy yang turut hadir pada rapat tersebut menyampaikan bahwa PBB akan mensupport pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kapasitas yang telah ada.
“Indonesia adalah prioritas regional UN Environment mengingat potensi bencana yang sangat tinggi di negara ini. Kantor Pusat Regional UN Environment untuk bencana alam yang berada di Bangkok, Thailand memiliki berbagai data, hasil studi, teknologi, serta program strategis untuk mitigasi dan adaptasi bencana. Kami memiliki pengalaman bencana yang terjadi di Fukuoka, Jepang yang mengalami bencana gempa bumi, kemudian disusul tsunami, dan terakhir adalah resiko kebocoran pusat reaktor nuklir. Tentu berbagai data dan pengalaman yang kami miliki akan kami bagikan kepada Indonesia,” ujar Lisa Guppy,.
Menyikapi hal tersebut, Menteri Siti segera memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan beberapa hal.
“Saya menunjuk Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK sebagai Ketua Tim untuk melakukan assessment secara cepat, mendata dan menginventarisasi seluruh teknologi yang dimiliki Indonesia, serta mencatat aspek-aspek penting yang perlu kita improvisasi. Tim ini akan saya berangkatkan ke Bangkok untuk mempelajari sistem peringatan dini bencana (early warning system) yang telah dimiliki berbagai negara di Asia Pasifik. Selanjutnya kita akan menggelar sebuah seminar internasional untuk membahas isu strategis bencana lingkungan bersama pemerintah dan para pakar dari berbagai negara. Saya harap semuanya segera selesai pada awal bulan Maret ini,” tegas Menteri Siti. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Masalah Lingkungan Freeport Sudah Ada Roadmap Penyelesaian
Redaktur & Reporter : Natalia