jpnn.com - JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dianggap sedang melakukan kebohongan publik dan patut diduga hendak mengalihkan isu terkait pernyataannya yang mengatakan ada tokoh politik sangat berkuasa menjual nama presiden dan wakil presiden kepada Freeport.
"Pernyataan Sudirman itu tidak layak dipercaya, kecuali ia berani mengungkap siapa tokoh politik yang dimaksudkannya itu. Dia itu kan menteri. Seorang menteri tidak boleh asal bicara, kecuali apa yang disampaikannya kepada publik adalah sesuatu yang telah jelas. Ukuran kejelasan dari keterangan pemerintah namanya transparansi," ujar Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin, Rabu (11/11).
BACA JUGA: Sumut Dikutuk, Perlu Ritual Pertobatan
Selain harus bersikap transparan, seorang menteri kata Said, juga harus bertanggung jawab atas keterangan yang disampaikannya kepada publik. Karena kalau Sudirman sadar dirinya wakil pemerintah yang bertindak dan untuk atas nama presiden, maka punya kewajiban secara transparan menyebut siapa tokoh politik yang telah menjual nama presiden dan wakil presiden dimaksud.
"Itu penting dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban politiknya sebagai seorang menteri. Dia (Sudirman) harus tahu. Publik butuh transparansi, bukan teka-teki. Publik juga tidak butuh sensasi. Yang dibutuhkan adalah bukti. Kalau Sudirman hanya berani bermain teka-teki dan mengumbar sensasi, sebaiknya dia alih profesi saja jadi penjual buku teka-teki atau jadi selebriti," ujarnya.
BACA JUGA: JK: Bawa Hasil Audit Petral ke KPK...
Menurut Said, selama Sudirman tidak berani mengungkap siapa tokoh politik yang menjual nama presiden dan wakil presiden kepada Freeport, maka sepanjang itu pula dia dapat dianggap telah menyebarkan berita bohong atau telah melakukan kebohongan publik.
"Ada kemungkinan juga pernyataan Sudirman itu dia dilontarkan sebagai usaha mengalihkan isu yang sesungguhnya dari kasus Freeport. Dia itu kan disebut oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli sebagai pihak yang ingin memperpanjang kontrak pemerintah dengan Freeport. Padahal perpanjangan kontrak itu jelas merugikan kepentingan rakyat," kata Said.
BACA JUGA: Kasus Gatot Seret Orang Dalam Kejagung, Jampidsus: Mana BAP-nya?
Said berpandangan bisa jadi pernyataan Said dilontarkan dengan maksud mengalihkan perhatian masyarakat yang selama ini geram dengan kebijakan-kebijakan Sudirman, terutama soal perpanjangan kontrak Freeport.
"Kalau benar hal itu yang menjadi tujuan dari Sudirman, maka saya kira presiden pantas memasukannya dalam daftar teratas menteri yang harus diganti pada saat reshuffle kabinet nanti," ujar Said. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jamwas Didorong Periksa Maruli Terkait Penerimaan Uang Haram dari Gatot
Redaktur : Tim Redaksi