jpnn.com - JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah sukses menciptakan ketegangan baru di antara dua kubu bertikai di internal PPP. Pasalnya, sang menteri memberi sinyal bahwa SK kepengurusan DPP PPP kubu Romahurmuziy masih memungkinkan untuk dicabut.
Sekretaris Jenderal DPP PPP kubu Romi, Arsul Sani akui pernyataan menteri kader PDI Perjuangan itu masih dalam tahapan normatif.
BACA JUGA: Sering Menghindar, KPK Akhirnya Jemput Paksa PNS Setda Sultra
"Hanya persoalan ini di akar rumput PPP menimbulkan ketegangan antara dua kubu. Kita harapkan Pak Yasonna secara bijak membuat komunikasi publik yang lebih menyejukkan," kata Arsul mengingatkan, Kamis (20/10).
Anggota Komisi III DPR ini mengingatkan supaya Yasonna dan jajaran tetap pada koridor ketentuan perundang-undangan dalam menyikapi permohonan kubu Djan Faridz.
BACA JUGA: Ssst, Ada PNS Bandel Dijemput Paksa KPK
"Yang lebih penting, kemenkumham harus melihat posisi hukum yang sudah diambil. Kan ketika Djan Faridz di PN Jakarta Pusat, PTUN Jakarta, Kumham sudah menyatakan sikap bahwa gugatan itu tidak benar, ditolak bla bla bla," jelas Arsul.
Terkait sikap PPP kubu Romahurmuziy, Arsul menjawab pihaknya berupaya memberi penjelasan, sekaligus mengingatkan Kemenkumham. Apalagi suhu politik di internal PPP mulai memanas.
BACA JUGA: Si Doel Minta Warga Tangerang Tak Trauma
"Mengingatkan juga bahwa situasi di akar rumput sudah panas," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tanjung Priok Jadi Lahan Pungli, Dirjen Bea Cuka Mesti Dievaluasi
Redaktur : Tim Redaksi