jpnn.com - BATAMKOTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), DR. H. Yuddy Chrisnandi, ME, didampingi Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, Rini Widyantini, S.H., MPM, mengunjungi Kantor Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Selasa (12/5).
Tujuan dari kunjungan ini, untuk melaksanakan tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi kinerja Lembaga Nonstruktural (LNS) yang saat ini mencapai sekitar 90 instansi. Badan Pengusahaan Batam termasuk dalam kelompok tersebut dan juga dalam rangka pelaksanaan program revitalisasi LNS.
BACA JUGA: Tak Mampu Bayar Biaya Rumah Sakit, Ibu Ini Dibantu Politikus Gerindra
Sebelum melakukan pertemuan dengan Kepala BP Batam, Mustofa Widjaja beserta jajarannya di ruang rapat lantai 8, Menteri Yuddy berkesempatan melihat-lihat foto proyek pembangunan Batam yang terpajang di lobi lantai 2, Kantor BP Batam.
Pada pertemuan ini, Yuddy mengatakan secara prestasi Otorita Batam/BP Batam sudah bagus, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen, tetapi akan lebih bagus lagi apabila fungsi-fungsi BP Batam dikembalikan seperti tujuan semula, yaitu sebagai salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tentunya hal tersebut terkait dengan kewenangan.
BACA JUGA: Prostitusi Online Terungkap, NU Beri Apresiasi ke Polisi
Sebelum adanya Otonomi Daerah di Batam, dulu BP Batam berwenang atas kegiatan pembangunan secara keseluruhan di Pulau Batam. Tetapi setelah era Otonomi Daerah, kewenangan tersebut, menurut Yuddy, berkurang menjadi hanya tinggal 30-40 persen saja.
"Seharusnya kewenangan BP Batam harus di atas 70 persen. Fungsi BP Batam adalah untuk mencari uang dan investor, sehingga BP Batam jangan terlalu dipangkas kewenangannya. Apabila kewenangan BP Batam kembali seperti awalnya dibentuk Otorita Batam, Menteri PAN-RB berkeyakinan pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada tahun 2017 akan meningkat menjadi sekitar 12 persen," saran Yuddy.
BACA JUGA: Disentil Survei Negatif, Yasonna Tetap Santai
Selain itu, sambungnya, juga diperlukan manajemen pengawasan oleh BP Batam. Dengan kewenangan sebagai pemegang HPL, BP Batam harus mampu menata lahan di Batam dan menata Kota Batam.
"Hal ini perlu koordinasi dan kerja sama yang baik dengan instansi terkait lainnya, seperti kepolisian, Bea Cukai dan lainnya. Sedangkan untuk Pemerintah Kota (Pemko) Batam, memiliki kewenangan dalam hal sosial dan kemasyarakatan," terangnya.
Yuddy juga memberi arahan, agar pembangunan Batam lebih berkembang maka diperlukan peningkatan keamanan, kebersihan dan tata kota yang baik. Sehingga Yuddy menegaskan kepada Mustofa Widjaja agar mensinkronkan program BP Batam dengan instansi terkait lainnya demi pertumbuhan ekonomi Batam dan stabilitas sosial yang baik, karena Batam harus mampu menjadi lokomotif pembangunan Nasional.
Untuk HPL di Batam, Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha, Istono menyampaikan bahwa kendala BP Batam dalam menjalankan kewenangannya adalah sering terbenturnya kewenangan yang telah dimiliki BP Batam dengan beberapa hal.
"Contoh nyatanya, saat ini Batam tengah menunggu status beberapa wilayah lahan yang sebelumnya ditetapkan Menteri Kehutanan melalui SK 463 Tahun 2013 adalah sebagai kawasan hutan lindung," sebut Istono.
Untuk itu, sekembali ke Jakarta, Menteri PAN-RB akan melakukan kajian lebih mendalam mengenai BP Batam dan mungkin akan ada beberapa pertemuan lagi dengan pejabat BP Batam untuk membahas mengenai tatakelola BP Batam ke depan yang lebih efektif dan efisien sesuai visi dan misinya.
Yuddy juga berjanji akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait, seperti Menko Perekonomian, Menteri Perhubungan, Menteri Perdagangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta K/L terkait lainnya untuk mengkaji dukungan serta mencari solusi atas kendala yang dihadapi BP Batam.
Selanjutnya Menteri PAN-RB melakukan kunjungan ke Gedung Sumatera Promotion Centre (SPC) untuk meninjau PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang dikelola BP Batam dan Gedung IT Centre BP Batam. (mta/ray/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tersangka Suap Bappebti Tawarkan Diri Bantu KPK
Redaktur : Tim Redaksi