jpnn.com - PONTIANAK – Desakan agar Presiden Joko Widodo membubarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mendapat tanggapan akademisi dari Universitas Tanjungpura Pontianak, Jumadi.
Diketahui, desakan tersebut merupakan salah satu rekomendasi rapat koordinasi Badan Kepegawaian Daerah, Biro Organisasi, dan Asisten III seluruh Kalimantan. Rakor ini digelar rutin setiap tahun. Pada 2015 Kalbar merupakan tuan rumah.
BACA JUGA: Usul Kemenpan-RB Dibubarkan, Kepala BKD Kalbar: Saya tak Takut
Jumadi menjelaskan, langkah-langkah yang diambil MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi selama ini fokus untuk mempercepat mereformasi birokrasi. Hanya saja, dia mengatakan, koordinasi lintas departemen dirasa masih sangat kurang. Karena itu, menurut dia, perlu dilakukan peningkatkan komunikasi dan koordinasi.
"Tapi saya pikir, jika ini sebatas aspirasi tidak jadi masalah," katanya kepada Pontianak Post (Jawa Pos Group).
BACA JUGA: Suara dari Kalimantan: Bubarkan Kemenpan-RB!
Namun, selaku pengamat politik dan pemerintahan, dia menilai persoalannya bukan pada pembubaran, melainkan perlu adanya revitalisasi serta perbaikan koordinasi.
Diakui dia, memang cukup berat tugas KemenPAN-RB terkait reformasi birokrasi di Indonesia. Sebab, menurut dia, yang diubah adalah kultur masyarakat secara menyeluruh. Dia mengatakan, sebaik apapun sistem yang telah dibangun, jika tidak mampu mengubah kultur, maka akan berat untuk dijalankan.
BACA JUGA: Pemko Usul Revisi UMK jadi Rp 2,18 Juta
"Salah satu poin penting yang menjadi masalah dalam rangka menghadapi MEA 2016 ini memang mengubah pola pikir tentang birokrasi," jelasnya.
Selama ini, lanjutnya, Pemerintah Pusat rajin menggaungkan reformasi birokrasi dan revolusi mental. Hanya saja, lanjutnya, yang diperlukan sebenarnya keteladanan dari pemimpinnya hingga tingkatan paling bawah di daerah. “Setelah itu baru bisa sampai ke masyarakat," ucapnya. (bar/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hiii... Mayat Pria Bertato Mengapung Di Sungai
Redaktur : Tim Redaksi