jpnn.com - JAKARTA- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menyatakan, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukanlah merupakan prestasi.
Jika Pemda mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atau laporan keuangan, itu merupakan sebuah kewajiban untuk memperolehnya.
BACA JUGA: Mahasiswa Papua Anggap Freeport Dalang Segala Kejahatan
"Penilaian laporan keuangan yang baik bukanlah tujuan karena ASN memang harus mempertanggungjawabkan keuangan. Itu adalah kewajiban," tegas Yuddy, Sabtu (5/12).
Dia menambahkan, ASN mempunyai kewajiban menjalankan prosedur yang baik. Salah satunya adalah melaporkan keuangan dengan baik. Hal itu berbeda dengan akuntabilitas instansi pemerintah.
BACA JUGA: BNPTKI Siap Kirim TKI ke Kanada untuk Isi Industri Daging
Akuntabilitas instansi pemerintah harus terus ditingkatkan karena tujuannya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk meningkatkan nilai akuntabilitas, pemerintah harus terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, ASN juga harus menanggalkan ego sektoral dan terus meningkatkan kerja sama antar sektoral. Yuddy juga mengingatkan pentingnya mengimplementasikan gerakan revolusi mental. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Wow, Ternyata Banyak Peluang Pekerjaan Sektor Formal di Abu Dhabi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Walah.. Suryadharma Ali Anggap Haji Gratis Istrinya Sah
Redaktur : Tim Redaksi