jpnn.com - SEMARANG - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi meminta pemda memangkas struktur organisasi yang gemuk. Ini untuk mengoptimalkan kinerja pemda serta memacu pelaksanaan reformasi birokrasi.
"Lakukan evaluasi dan pangkas organisasi yang gemuk. Salah satu penyebab besarnya belanja aparatur pemerintah daerah karena organisasinya over weight. Untuk urusan wajib yang terkait pelayanan dasar silakan bentuk organisasinya sesuai kebutuhan, tapi untuk urusan pilihan benar-benar harus selektif," ujar Yuddy dalam keterangan persnya, Jumat (29/4).
BACA JUGA: Pemred Pastikan Harian Suara Karya Tetap Terbit
Dia mencontohkan, untuk pemerintah kota yang tidak memiliki hutan, tidak perlu membentuk Dinas Kehutanan. "Kalau ada fungsi kehutanan, sebaiknya diitegrasikan ke dinas yang membidangi lingkungan hidup, bukan membentuk dinas tersendiri," ungkapnya.
Selanjutnya Yuddy mengingatkan, agar kesempatan perubahan peraturan pemerintah yang mengatur organisasi perangkat daerah, yang saat ini sedang dalam proses paraf lintas menteri, hendaknya dijadikan momentum oleh daerah untuk melakukan penataan kelembagaan yang lebih komprehensif.
BACA JUGA: Abu Sayyaf Sekap WNI, TNI Cuma Butuh Satu Hal Ini
"Hindari organisasi gemuk dengan jenjang hirarki yang panjang. Pemerintah pusat sudah memberi contoh dengan menghapus 10 Lembaga Non Struktural, bahkan saat ini sudah diputuskan dalam rapat di Kementerian Koordinator Polhukam ada 9 lembaga lainnya yang akan dihapus," tutur Yuddy.
Ditambahkan, pembentukan organisasi perangkat daerah harus diawali dengan evaluasi akademik untuk memetakan kondisi objektif organisasi pemerintah daerah saat ini, serta bagaimana idealnya ke depan, baik berdasarkan urusan pemerintahan maupun kebutuhan dan karakteristik daerah.
BACA JUGA: Berkunjung ke ISI, Mbak Puan Ingatkan Bahaya Globalisasi
"Selain evaluasi akademik, sebaiknya dilalukan pula observasi lapangan untuk mengetahui bagaimana kondisi personil, pembiayaan, perlengkapan maupun dokumentasi administrasinya. Yang lebih penting lagi harus ada political will dari pimpinan daerah," pungkas Yuddy. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kebobolan di Ibu Kota, Gerindra Pertanyakan Kinerja Dirjen Imigrasi
Redaktur : Tim Redaksi