jpnn.com - JAKARTA--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengaku siap tidak populer dan dikritik akibat kebijakan yang diambilnya.
Sebut saja soal moratorium penerimaan CPNS, efisiensi anggaran, larangan instansi pemerintah rapat maupun nginap di hotel, pembatasan undangan pernikahan, dan lain-lain.
BACA JUGA: Ada Mantan Napi Teroris di Antara 12 WNI yang Hendak ke Suriah
"Larangan yang saya buat tidak ada unsur apa-apa. Saya hanya ingin seluruh aparatur sipil negara (ASN) kita mengubah mindsetnya, bahwa anggaran negara itu bukan untuk dihambur-hamburkan," kata Yuddy di Jakarta, Rabu (17/12).
Dia menyebutkan, kebijakan yang dibuatnya untuk meningkatkan kewibawaan ASN yang dikenal boros. Betapa besar manfaat yang akan diterima masyarakat dengan kebijakan tersebut.
BACA JUGA: Sudah tak Ada Lagi Pengangkatan Sekdes Jadi CPNS
"Kalau semua diefisiensi, kita sudah menghemat anggaran negara 30 persen dari APBN. Dana itu bisa kita alihkan untuk membuat tanggul, irigasi, dan infrastruktur lainnya. Dengan kata lain, uang negara yang didapat dari rakyat dikembalikan juga ke rakyat," bebernya. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Kubu Hary Tanoe Tantang Tutut Debat Soal Sengketa TPI
BACA ARTIKEL LAINNYA... PNS Rapat di Hotel Rentan Manipulasi Anggaran
Redaktur : Tim Redaksi