jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mendorong penegak hukum memberikan sanksi tegas terhadap penyebar informasi hoax.
Sebab, tindakan mereka bisa merusak dan menggoyahkan stabilitas nasional.
BACA JUGA: Polri Diminta Segera Limpahkan Berkas Kasus Ahok
Hal ini dikatakan Bambang Soesatyo menyikapi hoax tentang instruksi Kapolri, hasil rapat BIN hingga isu penarikan uang besar-besaran dari bank (rush money) yang ditebar hingga pekan kedua November 2016.
"Ini upaya pihak tertentu mengeskalasi ketidakpastian dan merusak kondusifitas. Negara tidak boleh lagi menoleransi penebar informasi sesat itu, karena jelas-jelas sudah mengarah pada upaya merusak stabilitas keamanan, ketertiban umum," kata Bambang di Jakarta, Senin (21/11).
BACA JUGA: Polisi Bakal Bubarkan Demo 2 Desember Jika....
Politikus yang akrab disapa Bamsoet itu menyebutkan bahwa ragam hoax itu dimunculkan di ruang publik, baik yang dimunculkan oleh kelompok-kelompok yang pro-Ahok maupun yang kontra-Ahok, dengan menunggangi aksi damai sejumlah elemen masyarakat yang mengecam kasus dugaan penistaan agama yang cagub petahana itu.
"Semua hoax itu tak hanya diarahkan untuk mengacaukan perspesi masyarakat tentang situasi terkini, tetapi juga upaya untuk mengeskalasi atau memperlebar persoalan," jelasnya.
BACA JUGA: Sosialisasi Empat Pilar di Kota Multi Etnis
Bamsoet berharap persoalan ini diseriusi oleh negara, karena pelaku penyebaran informasi sesat itu sudah berani coba-coba merangsek ke wilayah privat Kapolri dengan tujuan mengacaukan pola dan sistem komando; memanipulasi informasi BIN (Badan Intelijen Negara), hingga upaya menimbulkan kecemasan, panik dan mendorong masyarakat atau nasabah bank menarik dana besar-besaran (rush).
"Dalam konteks keamanan, kredibilitas dan urgensi rahasia negara, beberapa hoax itu mestinya dikategorikan sebagai masalah yang sensitif, karena bertujuan merusak kredibilitas Kapolri, institusi BIN hingga upaya membuat panik nasabah bank," tuturnya.
Para pelaku penyebar hoax menurut politikus Golkar ini harus diganjar dengan sanksi keras, karena penyebaran informasi sesat berpotensi menimbulkan kekacauan serta kerugian bagi negara dan masyarakat.
"Agar kasus serupa tak berulang di kemudian hari, para pelaku yang menebarkan hoax tentang instruksi Kapolri, hoax tentang hasil rapat BIN hingga hoax tentang rush money besar-besaran itu harus diganjar dengan sanksi yang keras," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kapolri Klaim Ada Agenda Makar pada Demo 212
Redaktur : Tim Redaksi