jpnn.com - JAKARTA - Pengacara Komjen Budi Gunawan, Eggi Sudjana menilai KPK tidak memiliki wewenang untuk mengusut dugaan korupsi kliennya.
Pasalnya, perbuatan yang disangkakan KPK terjadi saat Budi masih menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir (Karo Binkar) Mabes Polri.
BACA JUGA: Polemik Komjen BG Belum Jelas, Jokowi Sudah Mau ke Luar Negeri
Menurut Eggi, Pasal 11 UU 30 Tahun 2002 telah memberi batasan mengenai kasus dugaan korupsi yang boleh diusut oleh KPK.
Salah satu batasan itu adalah, KPK hanya bisa mengusut kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang terkait.
BACA JUGA: Tak Laporkan Harta Kekayaan, Pengangkatan PNS Dibatalkan
"Dalam konteks ini, BG selaku Karo Binkar bukan lah penegak hukum, hanya pengembangan karir. Sebagai penyelenggara negara dia hanya setingkat eselon dua, sementara yang bisa diusut KPK adalah eselon satu. Jadi tindakan KPK ini sudah melampaui kewenangan," kata Eggi di Gedung KPK, Senin (2/2).
Penelusuran JPNN menemukan bahwa pasal 11 UU KPK tidak menyebut tentang pembatasan eselon. Dalam pasal itu hanya disebutkan bahwa KPK dapat mengusut dugaan korupsi yang dilakukan pejabat negara.
BACA JUGA: Yuddy Minta Laporan Harta PNS Dirahasiakan
Eggi mengklaim punya bukti bahwa KPK sebelumnya tidak mau mengusut dugaan korupsi yang dilakukan pejabat eselon dua.
"Saya punya bukti fakta yang konkrit, saya pernah melaporkan salah satu kepala badan di tingkat provinsi, kemudian itu ditolak KPK. Alasannya dianggap bukan kewenangan KPK," papar politikus PPP ini.
Lebih lanjut Eggi mengaku berharap masyarakat dapat memahami pembelaan-pembelaan yang disampaikan pihaknya. Dia pun menegaskan bahwa kliennya merupakan korban dalam masalah ini.
"Kami berpendapat KPK tidak proporsional dalam masalah Ini. Semoga masyarakat tercerahkan bahwa asumsi saat ini KPK yang benar itu salah. Opini bahwa BG adalah koruptor ini sangat merugikan," pungkasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jaksa Agung Kaget Ada Terpidana Mati Jualan Narkoba
Redaktur : Tim Redaksi