jpnn.com - JAKARTA--Pemerintah didesak segera melakukan langkah preventif dalam menangani ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.
Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, pihaknya sudah mendapatkan berbagai laporan dari KSPI wilayah Tangerang, Bekasi, Karawang, Kalimantan Timur, bahwa dalam waktu dekat akan ada PHK sekitar 1.000 sampai 3.000 orang di masing-masing wilayah.
BACA JUGA: Jual Gas ke Trader, Pertamina Diminta Transparan
"Ini kejadian yang tidak bisa dianggap sebelah mata lagi. Pemerintah harus bergerak dengan memanggil pengusaha dan meminta mereka tidak merumahkan karyawan kalau sangat tidak terpaksa," tegas Iqbal di Jakarta, Rabu (30/9).
Bagi buruh, lanjutnya, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah tidak dirasakan dampaknya. Sebab, pemerintah tidak berupaya menaikkan daya beli masyarakat.
BACA JUGA: 2017, Tiap Desa Dipasok Rp 1,09 Miliar
"Kalau pemerintah ingin jaga daya beli masyarakat, turunkan BBM, turunkan tarif dasar listrik untuk industri, dan turunkan biaya logistik," sarannya.
Dengan penurunan TDL dan biaya logistik, menurut Iqbal, akan mengurangi beban operasional industri sehingga tidak perlu merumahkan buruh.
BACA JUGA: Awal Oktober, Rupiah Menguat atau Semakin Loyo? Ini Prediksi Analis
"Yang terjadi sekarang kan semuanya naik, akibatnya pengusaha ngos-ngosan. Karena tidak kuat dengan perlambatan ekonomi terpaksa PHK diambil sebagai jalan keluar," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Inilah Jumlah Motor dan Mobil yang Belum Bayar Pajak
Redaktur : Tim Redaksi