jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Taufik Kurniawan mengaku sangat prihatin dengan kasus suap untuk Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara (PT Sulut) Sudiwardono yang menyeret legislator Senayan Aditya Anugrah Moha. Menurut Taufik, sangat disayangkan ketika hakim yang harusnya bisa menjadi manusia setengah dewa justru terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Ini kami sayangkan. Artinya seseorang sudah di dalam kondisi leader di tingkat pengadilan di kabupaten, provinsi atau nasional itu sesungguhnya sudah kategori manusia setengah dewa gitu,” kata Taufik di gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/10).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, ketika hakim masih saja tergiur oleh suap dalam mengambil keputusan maka harus ada evaluasi serius. Menurutnya, apa pun upaya Mahkamah Agung (MA) untuk membenahi hakim dan aparatur lembaga peradilan harus diapresiasi.
BACA JUGA: Ketua PT Diciduk KPK, Hatta Ali Mesti Mundur dari Ketua MA
“DPR tidak bisa mengintervensi. Tapi ke depan harapannya ini menjadi hal yang sangat serius,” katanya.
Terkait pernyataan Ketua MA Hatta Ali yang akan mundur dari jabatannya manakala ada pejabat pengadilan tinggi yang terjerat kasus pidana, Taufik menganggapnya sebagai kemauan politik atau political will. “Itu kami apresiasi,” tegasnya.
Lebih lanjut Taufik mengatakan, penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh seorang ketua MA, tapi seluruh sistem yang ada di tanah air. Menurut dia, semua tergantung dari kesiapan moral para pengambil keputusan untuk tidak terpengaruh oleh iming-iming.
BACA JUGA: Pejabat Ditangkap KPK, Zulkifli Dorong Pembenahan Sistem
“Dan harus diingatkan kembali bahwa mereka adalah sebagai dari fungsi untuk menegakkan keadilan bagi rakyat,” pungkas Taufik.(boy/jpnn)
BACA JUGA: Kader Golkar Harus Terus Dididik agar Tak Terjaring OTT KPK
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hakim Ditangkap Lagi, Maruarar: Pengawasan MA Kurang Ketat
Redaktur : Tim Redaksi