jpnn.com, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyesalkan maraknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun pejabat daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Enam kepala daerah dalam seminggu, kemudian anggota DPR, penegak hukum beberapa (dari) pengadilan beberapa kali, juga jaksa,” kata Zulkifli di gedung parlemen, Jakarta, Senin (9/10).
BACA JUGA: Kader Golkar Harus Terus Dididik agar Tak Terjaring OTT KPK
Menurut Zul, persoalan ini harus diselesaikan secara mendasar. Zul berpendapat, sistem pemilihan kepala daerah juga harus diperbaiki.
Kalau sistem seperti sekarang di mana terjadi tarung bebas dalam pilkada, peraturannya longgar dan semua diukur dengan uang, maka korupsi tidak akan berhenti. Bayangkan saja, ujar Zul, gaji bupati itu lebih kurang Rp 30 juta – Rp 50 juta per bulan.
BACA JUGA: OTT, KPK Jaring Anggota DPR & Ketua Pengadilan Tinggi Sulut?
Tapi, biaya yang dikeluarkan saat pilkada begitu besar. Belum lagi ketika masyarakat mengajukan proposal, bantuan, sumbangan dan sebagainya kepada sang calon.
“Saya kira kalau tidak bicarakan serius sebab-sebab yang mendasar tentu kejadian seperti ini tidak akan berhenti. Bisa habis orang-orang terbaik,” katanya.
BACA JUGA: KPK Merasa Hadapi Tragedi karena Gelar OTT Berkali-kali
Karena itu, Zul menyarankan agar peraturan-peraturan terkait pemilihan dibenahi. Pendidikan politik kepada publik harus terus dilakukan.
Kalau semua diukur dengan uang, sembako, transport, dan lainnya yang membutuhkan biaya tinggi tentu kejadian seperti ini sulit dihentikan.
“Dan saya lihat juga yang terkena itu beberapa (kepala daerah) yang berprestasi. Artinya ada suatu sistem yang kurang pas, apakah peraturan perundangan atau cara melaksanakan pilkada ini yang harus dipikirkan,” paparnya.
Seperti diketahui, sejumlah kepala daerah maupun anggota DPR, DPRD, hakim, jaksa, terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK beberapa waktu belakangan ini.
Terbaru, anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar Aditya Anugrah Moha diduga menyuap Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Sudiwardono. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politikus PDIP Cecar Pimpinan KPK Soal Istilah OTT
Redaktur & Reporter : Boy