jpnn.com, JAKARTA - Menyusuri gang sempit di wilayah Kelurahan Pulo Gadung, Jakarta Timur langkah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy terhenti ketika melihat seorang nenek yang duduk di tangga rumahnya.
"Nenek usianya berapa? sudah lama tinggal di sini? Tinggal dengan siapa?" demikian sekelumit pertanyaan Pak Menko kepada nenek Sutiyah yang telah berusia 70 tahun.
BACA JUGA: Terima Banyak Keluhan BST Tak Tepat Sasaran, Ganjar Langsung Kirim Surat untuk Bu Risma
Menurut Muhadjir nenek Sutiyah menderita sakit strok namun belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan serta identitas kependudukan yang tidak sesuai domisili.
Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pun meminta Wakil Camat Pulo Gadung untuk segera mengurus perubahan identitas KTP nenek asal Magelang, Jawa Tengah itu.
BACA JUGA: Hapus Data Ganda Bansos, Kemensos Berpotensi Menyelamatkan Rp 10,5 Triliun per BulanÂ
Kedatangan Muhadjir ke RT 13 RW 10, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, itu untuk melihat dan memastikan masyarakat miskin dan rentan telah mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah termasuk hak atas jaminan kesehatan.
Menurut laporan pemangku daerah terkait, dari sekitar 5.000 Kepala Keluarga (KK) yang ada di Kelurahan Pulo Gadung, sebanyak 792 KK terdata sebagai penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH).
BACA JUGA: Survei: Masyarakat Paling Puas dengan Kinerja Kemensos, Ini Kementerian Paling Buruk
Kunjungan Menko PMK di RT 13, menemukan banyak keluarga yang belum mendapatkan bansos reguler, sementara warga tersebut sangat layak menerima bantuan sosial.
Hanya sebagian kecil masyarakat yang menerima Bantuan Program Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST) reguler selama masa pandemi Covid-19.
Selain itu, ditemukan juga sejumlah keluarga yang memiliki Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) sebelumnya mendapatkan bantuan PKH dan/atau Program Sembako, saat ini bantuannya tidak dapat lagi sejak awal 2021.
"Saya minta agar Pak Lurah (Pulo Gadung) mendata semua warga yang miskin dan rentan, tetapi yang benar. Siapa yang miskin, janda, mereka yang susah, seperti tadi yang saya lihat mestinya mereka itu dapat bansos seluruhnya karena masuk warga miskin," tutur Menko PMK di hadapan para pemangku daerah setempat.
Kepada Pak Lurah, Muhadjir berpesan agar warga miskin bisa mendapat jaminan bansos. Untuk memudahkan pendataan, menurutnya, dapat dilakukan dengan cara mengusulkan dan mengurutkan masyarakat yang paling miskin dan sangat membutuhkan.
"Diranking, kemudian dimusyawarahkan di tingkat RT. Kalau sudah didata ini nanti diusulkan agar masuk DTKS sehingga setelah Covid-19 mereka bisa tetap dapat bantuan reguler," pungkasnya.
Sebelum Menko PMK meninggalkan pemukiman tersebut, masyarakat sekali lagi sangat antusias terutama saat Menko PMK membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
Terlihat bahwa masyarakat sudah memiliki kesadaran pentingnya memakai masker sebagai upaya mencegah penularan Covid-19.
"Semuanya jaga kesehatan. Tetap memakai masker karena kita tahu pandemi Covid-19 ini masih belum usai. Mari bersama-sama berdoa agar pandemi cepat berakhir dan kita bisa kembali pada kehidupan normal seperti sebelumnya," kata Muhadjir Effendy. (mcr10/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Elvi Robia