Meski Dilarang, DAP akan Tetap Pawai

SORONG- Panitia Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah Sorong Minggu (29/11) kemarin,  menerima surat larangan menggelar pawai dari pihak Polresta  dan surat larangan dari pihak Gereja Imanuel untuk tidak menggunakan halaman gereja sebagai tempat mengawali rencana pawai peringatan 1 Desember.

Meski dilarang, DAP mengaku tak akan membatalkan acara tersebut"Pawai tetap akan dilaksanakan," kata ketua Panitia Amandus Mirino kepada Radar Sorong

BACA JUGA: Aparat Larang Peringatan 1 Desember

Menurutnya, kegiatan Pawai merupakan keputusan masyarakat Papu"Sehingga tidak ada yang bisa melarang acara tersebut," kata Amandus menegaskan

BACA JUGA: Banyak PNS Di Pedalaman Hengkang

Menurut Amandus, pawai damai akan diikuti oleh sekitar 700 hingga 800 orang"Seperti yang kami katakan dari awal, pawai ini hanya akan menyanyikan puji-pujian dalam sepanjang perjalanan," ujarnya.

Namun, sampai hari ini, Amandus mengaku belum memutuskan akan memulai start dari gereja mana

BACA JUGA: Miliaran Sumber PAD Berau Menguap

"Yang pasti, akan kami awali dari gerejaCuma dari gereja yang mana, kami belum tahuMasih akan kami bahas," tanda AmandusAmandus pun berharap, aparat tidak ada kekhawatiran yang berlebihan"Karena pawai damai besok akan berlangsung tertib dan aman."

Lalu bagaimana dengan larangan aparat yang suratnya sudah beredar? Amandus masih tetap berharap, kegiatan ini tidak ada yang melarang" Tetapi, masih tetap ada yang melarang itu persoalan lain," ujarnya.Amandus menambahkan, bukan hanya masyarakat di Papua yang merayakan tanggal 1 Desember tapi juga dirayakan negara-negara lain seperti  di Inggris  dimana tanggal 1 Desember
dirayakan dengan cara mengibarkan bendera Bintang Kejora di halaman Kantor Walikota Oxford bahkan menurutnya pengibaran bendera Papua Merdeka itu berlangsung selama 10 hari.

Sementara  di New Zeland dirayakan dengan cara long march sepanjang 6 Km dengan membawa bendera Bintang KejoraDi periode kedua antara tahun 2005- 2015 tandas  Yohanis, dunia mengharapkan adanya perubahan dari kepemimpinan pemerintahan Indonesia,termasuk di dalamnya bahwa Papua merupakan daerah otonom.

Jika kondisinya Papua ditekan seperti ini maka tidak akan ada perubahan,”imbuh Yohanis,Disisi lain panitia sangat memahami  kecemasan yang dirasakan  aparat kemanan yang menkhawatirkan  akan adanya pihak ketiga yang akan menyusup dan menjadi provokator dalam kegiatan pawai damai tersebutNamun demikian panitia sudah menawarkan kepada pihak kemanan bahwa DAP akan menurunkan Petapa yakni kemanan dari DAP yang akan  bersama-sama mengamankan jalanya pawai damai 1 Desember besok.
 
Menyinggung isi deklarasi PBB tertanggal 13 September pasal 3, menurut Yohanis bahwa isinya menyatakan hak atas masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri serta bebas menentukan hak politiknyaDikatakan, deklarasi itu  juga ditanda tangani oleh  pemerintah IndonesiaKarena itu meski ada surat larangan, namun panitia tidak akan membatalkan pawai damai.(reg/aj/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Janji Tak Kibarkan Bendera, Tapi Aksi Damai