BACA JUGA: KPU Persulit Diri Sendiri
Agar keterwakilan perempuan DPR bisa signifikan, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meuthia Hatta mendorong setiap caleg perempuan supaya mau bekerja sama
BACA JUGA: NTT Minta Tanggal Coblosan Pemilu Legislatif Digeser
Pilih yang paling berpotensi terpilih untuk lebih ditonjolkan," tegasnya saat membuka acara sarasehan tentang politik perempuan di Jakarta Rabu (18/2).Sesama caleg perempuan, pinta putri proklamator Mohammad Hatta tersebut, tidak boleh saling menjatuhkan
BACA JUGA: KPU Siapkan Alat Bantu bagi Pemilih Tuna Netra
"Tidak ada cara lain, aliansi strategis harus dibentuk, bersatulah," tandasnya.Setelah terbentuk, lanjut Meuthia, aliansi strategis caleg perempuan itu sebaiknya juga cukup berkonsentrasi ke kantong-kantong massa yang paling potensial sajaSebab, menurut dia, dibandingkan dengan caleg laki-laki, energi dan "gizi" yang dimiliki caleg perempuan secara umum memang lebih terbatas.
"Manfaatkan saja seoptimal mungkin basis massa semisal PKK, forum pengajian, atau sejenisnya," saran ketua umum Partai Keadilan Persatuan (PKP) tersebut.
Secara terbuka, istri ekonom Sri-Edi Swasono itu mengaku gundah pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang menentapkan caleg terpilih adalah melalui suara terbanyakBukannya nomor urut seperti di UU Pemilu 2008"Seperti inilah realitasnya, dunia politik memang sudah lama sekali menjadi dunia laki-laki," katanya
Karena itu, tambah Meuthia, kampanye agar perempuan memilih perempuan juga harus terus digaungkan"Kesadaran itu penting karena harapan bisa terpenuhinya hak-hak perempuan dengan lebih baik akan lebih besar dengan kehadiran politisi perempuan," paparnya.
Penentuan caleg terpilih dengan suara terbanyak, tentu saja, akan membawa konsekuensi zipper system yang sebelumnya berhasil diperjuangkan kalangan perempuan menjadi sia-siaKewajiban parpol minimal memasukkan satu perempuan di antara dua caleg laki-laki menjadi tak lagi berpengaruh.
Selain Meuthia, acara yang diprakarsai Wakil Ketua MPR Mooryati Soedibyo itu juga menghadirkan sejumlah politisi dan aktivis perempuanAntara lain, politisi Golkar Marwah Daud Ibrahim, cendekiawan muslim Siti Musdah Mulia, dan beberapa lainnya.
Secara terpisah, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menyiratkan bahwa perjuangan afirmasi di KPU telah berakhirPada pertemuan terakhir KPU dengan pemerintah dan DPR, sudah tidak ada bahasan lebih lanjut atas perppu afirmasi"Tidak dibicarakan lagi, waktunya sudah mepet sekaliKami apa adanya saja saat ini," kata Hafiz singkat(dyn/bay)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Perppu, Pemerintah Tak Akomodasi Seluruh Permintaan KPU
Redaktur : Tim Redaksi