jpnn.com - MALUKU - Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) merupakan jenis kejahatan yang berdampak sistemik terhadap sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat. Irosnisnya, praktik KKN justru sebagian besar dilakukan oleh pemimpin yang notabene memiliki otoritas strategis.
"Maka sudah seharusnya, setiap pemimpin maupun calon pemimpin daerah terutama Maluku Tenggra Barat (MTB) harus bebas dari praktik KKN,” ujar tokoh Pemuda MTB, Mikhael Arbol, Kamis (14/7).
BACA JUGA: Anak Buah Terlibat Pembalakan Liar, Kepala Ditpam Diperiksa Polisi
Menurut Mikhael, masifnya praktik KKN menjadi salah satu penyebab berbagai persoalan sosial. Padahal, esensi kebijakan harus berorientasi pada pembangunan dan kemajuan daerah.
"Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan melalui Undang-Undang otonomi daerah justru berbanding terbalik dengan implementasi di daerah. Praktik KKN masih begitu masif,” katanya.
BACA JUGA: Panen Perdana Sukses, Lingga sebagai Lumbung Beras di Depan Mata
Sebagian besar pemimpin sudah terbukti terjerat proses hukum akibat perilaku koruptif. Sementara daerah masih membutuhkan aspek pembangunan dan kemajuan di berbagai sektor.
Kesenjangan sosial pun tercipta. Pemberdayaan kehidupan masyarakat masih sebatas wacana. Tidak terkecuali di daerah Maluku Tenggara Barat. Prospek pembangunan dan kemajuan daerah masih jauh dari harapan,” ungkap Mikhael.
BACA JUGA: Tolak Eksekusi, Satpol PP Jaga Kantor Dinas Peternakan Jabar
Menjelang momentum pemilihan kepala daerah (pilkada) MTB tahun 2017 mendatang, Mikhael yang juga menjadi salah satu bakal calon Bupati MTB 2017-2022 menekankan pentingnya figur pemimpin yang berkomitmen memberantas praktik KKN.
"MTB harus bebas KKN. Sebab kepemimpinan yang bersih dengan didukung oleh figur yang berintegritas, nasionalis, demokratis, memiliki loyalitas dan berpihak pada kepentingan masyarakat banyak, merupakan ciri dan karakter kepemimpinan yang diharapkan oleh segenap masyarakat,” katanya.
Menurutnya, pemimpin adalah pelayan rakyat yang memperjuangkan hak-hak hidup rakyat. Pemimpin juga harus berani menegakkan kebenaran dan keadilan sosial serta menjaga harkat dan martabat daerah di mata publik sesuai amanat konstitusi dan ideologi luhur bangsa.
Pemimpin tidak hanya berjuang merebut kekuasaan politik, tetapi terutama menjunjung tinggi kepercayaan dan kedaulatan rakyat. Karakter pemimpin yang ideal yakni berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan wawasan Nusantara “Sebab daerah MTB berada di garis pulau-pulau terdepan NKRI," tandasnya.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menpar Ramaikan Viral Fest Asia 2016
Redaktur : Tim Redaksi