jpnn.com - JAKARTA - Gagalnya PT PLN (Persero) mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 10 triliun akan berdampak pada proyek pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt (mw). Terutama jatah 10 ribu mw yang dibebankan pada BUMN listrik tersebut.
Direktur Bisnis Region Jawa Bagian Tengah PLN Nasri Sebayang menyatakan, penundaan PMN itu tentu mengganggu. Apalagi, PLN butuh banyak dana untuk merealisasikan proyek 35 ribu mw tersebut. Jika PMN terus-menerus ditunda, megaproyek yang menjadi tugas PLN dipastikan molor.
BACA JUGA: Ekonomi Indonesia Triwulan III Tumbuh 4,73 Persen
''Pembangunan tetap dilakukan. Tapi, tidak akan tepat waktu,'' ujarnya kemarin. Jika itu terjadi, mimpi Presiden Jokowi agar Indonesia bebas byar-pet selama 5 tahun kepemimpinannya bisa tidak tercapai. Nasri menyebutkan, kebutuhan PLN per tahun untuk berpartisipasi dalam proyek itu mencapai Rp 120 triliun.
Angka tersebut muncul dari kebutuhan total proyek yang diprediksi mencapai Rp 1.200 triliun. Sebagaimana diketahui, kebutuhan itu lantas dibagi dua antara PLN dan independent power producer (IPP). ''Kami lantas dapat bantuan pinjaman, sampai PMN. Tapi, sekarang PMN dikurangi, kurang dong,'' jelasnya.
BACA JUGA: Aduh.. Duh.. Gawat! Puluhan Ribu Buruh Kena PHK
Lantaran pembangunan tidak boleh berhenti, PLN mulai mencari solusi pinjaman. Namun, menurut Nasri, langkah itu tidak mudah. Dibutuhkan waktu yang lumayan panjang untuk bisa mendapatkan dana pengganti Rp 10 triliun tersebut. Dia juga tidak tahu apakah ada yang meminjami PLN atau tidak.
''Masih kami cari. Masalahnya, Rp 10 triliun tidak bisa tiga hari langsung dapat,'' terangnya. Salah satu cara untuk mendapat pinjaman adalah PLN akan memanfaatkan kunjungan Presiden Jokowi ke Tiongkok sampai Amerika Serikat yang baru saja dilakoni. Hubungan kerja sama yang terjalin itu diharapkan mempermudah proses cari dana.
BACA JUGA: Keren! Logo Wonderful Indonesia Merajai London
Dikonfirmasi, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman menuturkan, PLN tidak perlu mengkhawatirkan PMN. Sebab, sebagian besar pembiayaan untuk pembangkit listrik tersebut sudah diserahkan ke swasta. Jadi, BUMN listrik itu bisa berkonsentrasi di transmisi. ''Kalau dana tidak cair, bisa dicari pembiayaan lain,'' katanya.
Selain itu, menurut dia, dana Rp 10 triliun hanya merupakan sebagian kecil dari kebutuhan PLN. Meski demikian, dia menjelaskan bahwa usulan PMN bakal kembali dibicarakan pada pembahasan RAPBN Perubahan 2016.
Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno menyebutkan, alokasi Rp 10 triliun memang pantas diberikan pada PLN. Sebab, perusahaan yang dipimpin Sofyan Basir itu mempunyai banyak proyek, termasuk meningkatkan elektrifikasi ke daerah terpencil. Tugas berat lainnya adalah membangun transmisi 46 ribu kilometer. (dim/c22/tia)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wuiihh.. Hingga September 2015 Impor Ponsel Jutaan Unit, Ini Jumlah Resminya
Redaktur : Tim Redaksi