PEKANBARU - Seiring dengan diterapkannya Asean Cina Free Trade Agreement (ACFTA), maka kawasan Dumai tidak cukup hanya menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK)Menurut Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit, Dumai harus menjadi kawasan Free Trade Zone (FTZ), sehingga memiliki infrastruktur bisnis yang unggul dibanding kawasan lain
BACA JUGA: RI Tingkatkan Integrasi dan Kerjasama Kawasan
Mambang mengatakan, perlunya Dumai menjadi kawasan FTZ guna menghadapi persaingan era ACFTA. "Saat ini belum memadai untuk menghadapi tantangan itu
BACA JUGA: Pengguna Fasilitas FTA Meningkat
Hadir dalam kesempatan dialog itu Ketua ICMI Riau Prof Dr Tengku Dahril MSc, para pengurus dan anggota dewan Pakar ICMI seperti Ir Feisal Qomar Karim, Edyanus Herman Halim, Levna Ervan, dr Ekmal Rusdy dan lainnya.Dikatakan, Mambang, saat ini merupakan kesempatan Dumai untuk terus mengembangkan diri, setelah ditetapkan sebagai cluster kelapa sawit
BACA JUGA: Kemendag Seleksi Calon Importir Minol
"Jika sekarang baru dua saja turunan industri kelapa sawit yakni CPO, maka ke depan harus lebih banyakDi dunia ada 100 lebih turunan produknyaMalaysia punya 44 produkKita hanya duaNah cluster ini kesempatan kita untuk berkembang," ujarnyaDia membandingkan dengan sejumlah negara lain, yang telah lebih dulu mengembangkan kawasan bisnis dengan memberikan insentif yang luar biasa kepada investorHal inilah yang membuat investor berdatangan dan betah berbisnisMisalnya di Cina, untuk pemakaian tanah sebagai hak guna usaha (HGU) diberikan langsung selama 99 tahunSementara aturan perundangan di Indonesia bisa memberikan 80 tahun, dengan syarat, awalnya hanya 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun ditambah 30 tahunAturan jangka pendek membuat investor dapat raguSebaliknya yang berjangka panjang akan membuat investor berpikir jauh ke depan"i akan membuat investor dapat berpikir jauh dan jangka panjang sehingga mereka berpikir untuk memajukan bisnis di kawasan itu,"ujar Mambang.
Dia menyebut Cina, yang juga menerapkan kebijakan bebas pajak kepada investor yang belum untung, bahkan dalam jangka waktu 10 tahunKebijakan yang senada dimiliki Taiwan yang memiliki tax holiday selama 5 tahunSelama itu, investor tak kena pajak, dan setelah itu baru kena pajakMestinya, lanjut Mambang, jika Dumai ingin punya daya saing, maka Dumai harus dibuat lebih baik dari luar negeri di bidang kebijakan investasi ini"Kalau Taiwan ada tax holiday 5 tahun, kita mungkin bisa 6 atau 7 tahunUntuk HGU mungkin bisa diberikan lebih dari 100 tahun," ujarnya.
Mambang menyebutkan, sekarang adalah momentum bagi Dumai, karena Batam sudah lepas sama sekaliDan kalau ini lepas lagi, maka Riau tak bisa lagi menarik investorMambang juga mengkritisi kebijakan yang ada selama ini untuk Dumai yakni KEK"Aturannya lama, tak beda dengan kawasan berikatSekarang, kita ingin fasilitas itu dapat disandingkan dengan kawasan dunia lainKita ingin Free Trade Zone, yang punya Undang-undang sendiriAda perlakuan khusus bukan Undang-undang yang lama," tegasnya(muh/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hatta: Usul Pembatasan BBM Subsidi Masuk Akal
Redaktur : Soetomo Samsu