jpnn.com, JAKARTA - Honorer tenaga kependidikan (tendik) gencar mendekati Kemendikbudristek, KemenPAN-RB, dan DPR RI.
Visinya satu meminta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun anggaran 2023/2024 untuk tendik.
BACA JUGA: Banyak PPPK 2022 Tidak Dapat Gaji ke-13, Pentolan Honorer K2 Mencurigai Pemda
Ketua Honorer Tendik Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia Sumatera Selatan (SNWI-SS) Renny mengungkapkan mereka telah melobi DPRD Sumsel dan PGRI untuk mendukung perjuangan mendapatkan status ASN PPPK.
"Dengan dukungan DPRD dan PGRI Sumsel, kami bertemu Ibu Dirjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani, pejabat Kemenpan, dan PB PGRI. Insyaallah dalam waktu dekat kami bertemu Komis X DPR RI juga," tutur Renny kepada JPNN.com, Minggu (11/6).
BACA JUGA: Menteri Nadiem Pastikan Program 1 Juta PPPK Guru akan Dituntaskan, Honorer Yakin?
Dia mengungkapkan perjuangan honorer tendik ini agar pemerintah tidak hanya memperhatikan guru.
Tendik juga harus diperhatikan karena tanggung jawabnya besar.
BACA JUGA: PPPK Dikontrak 1 April tetapi SPMT Baru Terbit 3 Juni, Honorer Merugi
Sejak 2021, honorer tendik belum pernah diberi kesempatan mengikuti perekrutan ASN PPPK.
Sebab, pemerintah tidak menyediakan formasinya, baik di jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB negeri maupun swasta.
Tahun ini pun, pemerintah hanya fokus pada tiga jabatan, yakni guru, tenaga kesehatan (nakes), dan tenaga teknis lainnya. Namun, SNWI-SS menilai tenaga teknis lainnya itu tidak mengakomodasi tendik.
"Keberadaan tendik di setiap sekolah sangat dibutuhkan. Tendik itu jantungnya sekolah. Proses operasional sekolah tidak akan berjalan lancar jika tidak ada tenaga administrasi sekolah," kata Renny.
Dia mengungkapkan jam kerja tendik lebih berat dan lebih banyak dari guru.
Semua keperluan guru, wakil kepala sekolah maupun kepala sekolah disiapkan oleh tenaga administrasi.
Jadi, ujarnya, sangat penting dan membantu dengan keberadaan tenaga adminitrasi sekolah tersebut.
Renny mengungkapkan Ketua PGRI Sumsel H.Ahmad Zulinto telah mendampingi honorer tendik SNWI-SS bertemu DPRD provinsi pada Selasa (29/6).
Dalam pertemuan itu, SNWI-SS menyampaikan 9 aspirasinya kepada pemerintah, yaitu:
1. Bahwa jumlah honorer tendik yang tersebar di 17 kabupaten/ kota Provinsi Sumsel sebagai berikut SD 17.016 orang, SMP negeri dan swata 5.447 orang, SMA/SMK negeri dan swasta 3.656, SLB negeri dan swasta 56 orang dengan masa kerja 3 - 20 tahun.
2. Bahwa honorer tendik yang selama ini telah melaksanakan tugas sesuai aturan dan sama dengan beban kerja aparatur sipil negara (ASN) serta tugas tambahan yang diberikan kepala satuan pendidikan dalam bidang tata kelola administrasi di setiap sekolah masing-masing.
3. Bahwa honorer tendik selama ini menerima honor belum mencapai standar kebutuhan hidup minimum, terkadang hanya menerima 3 bulan satu kali.
4. Meminta agar honorer tenaga admistrasi sekolah mendapatkan kuota di formasi 2024, dan mendapatkan afirmasi, sama dengan pelaksanaan rekrutmen ASN guru.
5. Meminta agar honorer tenaga admistrasi sekolah (tendik) segera diangkat menjadi ASN PPPK sesuai Ijazah yang mereka miliki (SMA, SMK, D1, D2, S1) pada perekrutan formasi 2024.
6. Meminta agar honorer tenaga admistrasi sekolah diangkat semua tanpa tes, cukup melalui observasi, dan tidak melihat kualifikasi pendidikan. Ditinjau dari lama mengabdi dan ditugaskan kembali di sekolah tempat mereka mengabdi selama ini.
7. Meminta agar honorer tenaga administrasi sekolah tidak dirumahkan/diberhentikan oleh kepala satuan pendidikan sampai ada kejelasan nasib mereka menjadi ASN PPPK.
8. Memohon agar Pemprov Sumsel, kabupaten dan kota se Sumsel segera mengeluarkan surat usulan permintaan kuota kebutuhan tenaga admistrasi sekolah untuk formasi PPPK 2024.
9. Memohon kepada kepala satuan pendidikan (Kepala SD, SMP, SMA, SMK dan SLB) untuk segera mengusulkan kebutuhan tendik kepada gubernur, bupati, wali kota.
Selanjutnya, diusulkan kepada Kemendikbudristek sebagai penyelenggara rekrutmen ASN PPPK 2024 untuk mengangkat tendik (tata usaha, operator komputer, pustakawan, dan laboran) pada 2024 dan penempatannya dikembalikan ke sekolah tempat mengabdi selama ini. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR RI Sebut 1 Juta PPPK Semestinya Jadi Prestasi, Bukan Malah Korbankan Banyak Honorer
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Mesyia Muhammad