Minta Kaji Ulang Pengalihan Premium ke Pertamax

Jumat, 23 Desember 2011 – 19:19 WIB

JAKARTA - Rencana pemerintah melarang mobil pribadi mengunakan BBM bersubsidi dan melakukan konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) secara besar-besaran pada 2012 mendatang, mulai menuai kritikanRencana itu dinilai sebagai bentuk sikap pemerintah yang terlalu reaktif terhadap kenaikan harga minyak mentah dunia.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan di Komisi VII DPR yang membidangi energi, Bambang Wuryanto, menyatakan bahwa rencana pemerintah itu jelas akan berdampak luas.  "Yang harus dikhawatirkan, opsi yang diambil karena sikap reaktif pemerintah itu akan berimplikasi negatif terhadap rakyat pengguna premium, pebinsis SPBU dan juga Pertamina," kata Bambang di gedung DPR RI, Jumat (23/12).

Menurut Sekretaris Fraksi PDIP DPR itu, jika kebijakan pemerintah itu jadi diterapkan maka beban kerja Pertamina dan kewajiban bagi pemilik SPBU akan bertambah

BACA JUGA: 2011, Beras Bulog Sultra Terdistribusi 20 Ribu Ton

Sebab, mau tidak mau pemilik SPBU harus menyediakan dispenser untuk BBM non subsidi (Pertamax)


Sementara dari catatan Bambang, saat ini terdapat 4 ribu SPBU yang belum memiliki dispenser khusus premium dan pertamax

BACA JUGA: 2020, Permintan Semen Capai 76 Juta Ton

"Kalau investasi satu dispenser sekitar Rp 2 miliar, artinya akan butuh investasi sekitar Rp8 triliun dan itu yang haus membayar ya pengusaha SPBU," sebutnya


Namun yang membuat FPDIP lebih khawatir, kebijakan pemrintah itu justru menguntungkan SPBU asing yang kini banyak merambah di banyak daerah

BACA JUGA: Peran BP Migas Akan Diperluas

Sebab, harga BBM di SPBU asing terkadang lebih murah"Ini sama saja memperluas pasar SPBU asing, tapi memperkecil segmen pasar Pertamina," ulasnya.

Sementara saat ditanya bahwa rencana pemerintah yang akan diterapkan pada 1 April 2012 itu baru diberlakukan di wilayah Jakarta saja, Bambang langsung menyodorkan dataMenurutnya, hasil riset menyebutkan bahwa pemilik mobil mewah di wilayah Jabodetabek hanya 1,4 persen saja

"Sementara pemilik mobil di bawah harga Rp 200 juta lebih dari 54 persenIni jelas akan memberatkan para pemilik mobil yang kemungkinan tidak memiliki uang lebih untuk beli pertamaxBelum lagi dengan plat hitam bak terbuka untuk angkutan sayuran atau bahan pokok lainnya, kalau dipaksa beli BBM non subsidi jelas akan memicu inflasi," kritiknya.

Karenanya PDIP meminta agar rencana pemerintah itu ditinjau ulang"Diteliti lagi lahInfrastuktur dan imbasnya bukan persoalan mudah," tuturnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Wakil Menteri (Wamen) ESDM Widjajono Partowidagdo menyatakan, pembatasan konsumsi harus segera dilakukan untuk mencegah jebolnya kuota BBM bersubsidi"Jadi, mulai 1 April (2012) nanti, mobil pribadi tidak boleh lagi pakai Premium," ujarnya dua pekan silam(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pertamina Garap Sumur Peninggalan Belanda


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler