JAKARTA - Rapat perdana tim pengawas (timwas) kasus Century kemarin dikejutkan oleh berita kepindahan Menkeu Sri Mulyani menjadi managing director Bank DuniaReaksinya pun beragam karena Sri Mulyani dianggap salah seorang pejabat yang harus bertanggung jawab dalam kasus bailout Rp 6,7 triliun itu
BACA JUGA: E-Voting Bisa Langsung Diterapkan
Pro dan kontra muncul di tengah rapat yang melibatkan pimpinan KPK tersebut
BACA JUGA: Operasi 8 Kali, Ny Ainun Habibie Masih Kritis
Namun, ada pula yang menduga mundurnya Sri Mulyani itu sebagai upaya penyelamatan dari jerat kasus Century.Anggota tim pengawas dari Hanura Akbar Faizal mendesak KPK untuk mencekal Sri Mulyani
BACA JUGA: Usul Beli Pesawat Khusus Haji
Tapi, tolong (KPK) keluarkan cekal dulu sampai pemeriksaan selesai," ujar Akbar.Menurut Akbar, penunjukan Bank Dunia atas Sri Mulyani mengesankan adanya intervensi lembaga donor itu kepada pemerintahDi satu sisi, Sri Mulyani langsung menyatakan mundur saat diminta kesediaan sebagai orang kedua di Bank DuniaNamun, di sisi lain, betapa alot permintaan DPR agar dia mundur sementara dalam pemeriksaan angket Bank Century"Bank Dunia tolong jangan intervensiIni seperti skenario untuk menyelesaikan kasus Century," tegas politikus Hanura itu.
Anggota FPDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, sebagai Menkeu, harus diakui bahwa Sri Mulyani memang memiliki reputasi menduniaNamun, kebijakannya dalam penyelamatan Bank Century tetap merupakan ranah hukum yang harus dituntaskanDia lantas menilai, mundurnya Sri Mulyani hanya menjadi korban politik dari pemerintah atas kasus Century"Karena yang bertanggung jawab seharusnya adalah Boediono (selaku mantan gubernur BI)," ujar Hendrawan.
Anggota tim pengawas Bambang Soesatyo yang juga inisiator Pansus Century kali ini berpikir moderatDia menilai, mundurnya Sri Mulyani bisa menjadi jalan keluar politik pilihan pemerintahPascaangket Century, vonis politik kepada Sri Mulyani terus bergulir tanpa hentiYang terakhir, muncul penolakan dari sejumlah anggota dewan atas kehadiran Sri Mulyani dalam rapat penetapan APBNP"Justru ini menjadi solusi politik (pemerintah) untuk menurunkan tensi," katanya.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan terkejut atas berita Sri Mulyani ituMenurut Priyo, beberapa hari lalu memang terdengar sayup-sayup kabar terkait dengan jabatan baru Sri Mulyani tersebut"Namun, mendengar penegasannya, saya masih terperanjat," kata PriyoMenurut Priyo, untuk kualitas personal seperti Sri Mulyani, jabatan direktur operasional Bank Dunia memang pantasSebagai pimpinan DPR, dia mengapresiasiDia berpesan agar posisi baru itu bisa memberikan dampak yang positif atas posisi Indonesia"Kepada Dr Sri Mulyani, saya berpesan untuk tetap mempertahankan nilai keindonesiaan," ujar Priyo
Meski begitu, Priyo berharap, posisi Sri Mulyani sebagai orang nomor dua di Bank Dunia itu tidak menjadikan kasus Century tertutup"Jangan jadi escape clausul atas problem yang dihadapiBagaimanapun, kasus Century harus dituntaskan," jelasnyaPimpinan KPK juga tidak mempermasalahkan status baru Sri Mulyani nantiSaat ditanya sejumlah anggota DPR soal tindak lanjut pemeriksaan Sri Mulyani, Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto menyatakan, faktor jarak bukan masalah bagi KPK.
Meski nanti Sri Mulyani melaksanakan tugas hariannya di Washington, AS"Itu masih di dunia kanKami dulu juga pernah mengirimkan penyelidik ke Washington," jamin Bibit kepada tim pengawas DPRMahfudz Sidiq dari FPKS meminta agar presiden kembali mempertimbangkan untuk "melepas" Sri MulyaniSebab, proses hukum terkait dengan kasus Century masih berlangsungMenurut dia, Sri Mulyani sebaiknya menuntaskan terlebih dahulu proses hukumnya.
"Kalau tidak bersalah, mau menjadi pejabat Bank Dunia tidak masalah karena tidak meninggalkan PR besar bagi SBY," katanyaMahfudz menuding, perkembangan itu membuktikan bahwa di balik Menkeu, ada kekuatan asing yang bermainKomentar keras datang dari Eva Kusuma SundariBank Dunia, kata dia, seperti tengah menantang Indonesia"Bank Dunia tidak memiliki etikaMasak tidak menghormati kedaulatan politik dalam negeri kitaDPR sudah tidak mau, Bank Dunia malah mau," katanya.
Dia juga mempertanyakan integritas Presiden SBYSaat DPR meminta Sri Mulyani mundur, presiden tidak menuruti"Pas Bank Dunia yang minta, presiden mauJadi, presiden ini sebenarnya bosnya siapa," kata legislator FPDIP ituEva menduga, hijrah ke Bank Dunia merupakan exit strategy bagi Menkeu dari kasus-kasus yang sedang membelitBukan hanya Century, tapi juga Asian Agri dan Ramayana"Ini harus diselamatkan tanpa kehilangan muka," tegasnya(bay/pri/c6/tof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Tolak Kenaikan BPIH
Redaktur : Soetomo Samsu