Minta Rekrut Etnis Minoritas jadi Anggota TNI

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, masukan yang diberikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait calon Panglima TNI, ada masalah pengaduan masyarakat tentang sengketa tanah yang melibatkan institusi dan para perwiranya"Itu adalah masukan penting dan Fraksi Golkar di Komisi I DPR akan meminta Road map atau langkah-langkah apa yang akan diambil oleh calon Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono untuk menyelesaikannya," kata Agus Gumiwang Kartasasmita, usai memintakan verifikasi administrasi calon Panglima TNI, di kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (22/9).

Selain kasus sengketa tanah antara masyarakat dengan TNI, sebelumnya internal Fraksi Golkar juga sudah menyiapkan sejumlah agenda penting dan strategis lainnya terkait akan berlangsungnya uji kelayakan dan kepatutan Laksamana Agus Suhartono selaku calon Panglima TNI yang akan berlangsung Kamis (23/9).

Terutama soal langkah-langkah afirmatif action dari calon Panglima TNI dalam merekrut Anggota TNI dari kelompok minoritas di Indonesia seperti masyarakat Papua dan Tionghoa

BACA JUGA: Politisi Senayan Kompak, Istana Teledor !

"Saudara-saudara kita itu harus dilibatkan lebih banyak lagi dalam kesatuan TNI sebagai tulang punggung pengawal NKRI."

Isu lainnya yang juga akan diangkat oleh Fraksi Golkar di Komisi I adalah soal komitmen calon Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono terhadap upaya menyejahterakan prajurit TNI di tengah minimnya anggaran terhadap TNI"Aspek menyejahterakan prajurit ini tentu tidak akan kita ukur dalam 100 hari atau 1 tahun masa jabatannya, tapi yang ingin kita dalami adalah rencananya minimal dalam waktu 3 atau 5 tahun ke depan," ungkap Agus Gumiwang.

Demikian juga halnya dengan ditemukannya sejumlah prajurit TNI yang bertugas di wilayah Papua terjangkit penyakit HIV/AIDS

BACA JUGA: MK Copot Jabatan Jaksa Agung

Ini juga harus diselesaikan karena prajurit itu bertugas di garis batas wilayah negaraFraksi Golkar menginginkan prajurit TNI itu harus sehat 100 persen, imbuhnya.

Terakhir, Fraksi Golkar juga akan mendorong calon Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono untuk lebih banyak melakukan latihan-latihan militer di kawasan perbatasan Indonesia dengan Malaysia

BACA JUGA: Menkeu Bela Anggaran Kunker ke Luar Negeri

"Jangan seperti sekarang ini, yang mana TNI lebih banyak melakukan latihan di kawasan-kawasan pemukiman masyarakat sementara batas-batas negara tidak mendapat perhatian secara proporsional," pungkasnya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Menkeu Anggap Wajar Kenaikan Anggaran Kunker