Minta RI Tolak Hasil Pemilu Myanmar

JAKARTA - Kaukus parlemen Indonesia untuk Myanmar mendesak pemerintah mengambil langkah tegas terhadap konflik di negara yang dikuasai junta militer tersebutSebagai ketua ASEAN yang resmi dijabat mulai 2011, RI seharusnya bisa meminta pemilu di Myanmar yang baru diadakan 7 November lalu untuk tidak diakui hasilnya

BACA JUGA: Israel Tak Mau Dibujuk AS soal Pemukiman

Alasannya, penyelenggaraan pemilu tidak memenuhi prinsip-prinsip dasar pemilu internasional"Pemilu di sana tidak memenuhi free dan fair election," kata anggota DPR Eva Kusuma Sundari yang mewakili kaukus perlemen Indonesia untuk Myanmar di gedung DPR kemarin (15/11).

Politikus perempuan PDIP itu menilai, pemilu yang diselenggarakan pemerintah Myanmar hanya kosmetik untuk mempertahankan kekuasaan junta militer

BACA JUGA: Suu Kyi Serukan Rekonsiliasi Nasional

Hanya parpol yang berafiliasi ke militer yang bisa mengikuti pemilu"Partainya Aung San Suu Kyi, yaitu Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), tidak boleh ikut pemilu," tandasnya

BACA JUGA: Anak 12 Tahun jadi Buruan Tentara Meksiko

Di sinilah, menurut Eva, Indonesia harus bisa memainkan perannyaSebab, sesuai dengan pertemuan puncak ke-17 di Hanoi, Vietnam, 30 Oktober 2010, Indonesia resmi ditetapkan sebagai ketua ASEAN 2011"Indonesia harus jadi pioner demokratisasi di ASEAN," tandas Eva yang juga ketua ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus (AIPMC) ini.

Bahkan, lanjut dia, RI bisa saja memelopori usul mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan ASEANAlasannya, ketidakkonsistenan negara dalam menjalankan demokrasiSelain itu, tentu saja, mereka melanggar beberapa kesepakatan ASEAN tentang penegakan HAM dan kejahatan kemanusiaan"Tapi, kalau sudah begini masih diam saja dan tidak memberikan dampak bagi demokratisasi regional, (RI) tidak usah jadi ketua ASEAN," tegas Eva.

Hal senada disampaikan anggota AIPMC yang juga anggota Komisi II DPR Budiman SudjatmikoMenurut dia, Indonesia harus aktif mendorong evaluasi terhadap keanggotaan Myanmar di ASEAN"Sebagai pimpinan ASEAN, Indonesia harus melakukan demokratisasi di kawasan ini," ujar Budiman.

Sebagai langkah nyata, sikap AIPMC tersebut akan disampaikan secara resmi ke Komisi I DPRDiharapkan penolakan terhadap pemilu di Myanmar bisa menjadi sikap DPR secara kelembagaan(dyn/c2/agm)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Suu Kyi Sapa Pendukung 10 Menit