Minta Tak Ada Reshuffle Menteri

JAKARTA - Partai Bulan Bintang (PBB) ternyata menyimpan trauma mendalam dengan Koalisi Kerakyatan yang berhasil mendudukkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK) sebagai presiden dan wakil presidenTrauma itu terkait dengan pencopotan Ketua Dewan Syura PBB Yusril Ihza Mahendra dari kursi menteri sekretaris negara

BACA JUGA: PKS Pilih Berkoalisi dengan Partai Demokrat Saja

 
Ketua Umum DPP PBB Malam Sambat Kaban mengakui, pencopotan Yusril tanpa pengganti dari PBB merupakan bagian dari pelajaran yang harus diperbaiki dalam rencana koalisi dengan Partai Demokrat setelah pemilu legislatif nanti
 
"(Reshuffle) itu adalah bagian detail yang akan didiskusikan lebih mendalam dalam pertemuan malam ini

BACA JUGA: Tiga Isu Hukum Krusial Luput dalam Kampanye

Tentu kita mengambil pelajaran berharga dari koalisi yang telah terbangun sepanjang 2004-2009 ini," ujar Kaban ketika menerima rombongan DPP Partai Demokrat yang dipimpin Ketua Umum Hadi Utomo di DPP PBB, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis malam (19/03).

Dalam pertemuan tersebut, Hadi Utomo didampingi Wakil Ketua DPP Partai Demokrat Marzuki Alie dan Ketua DPP Anas UrbaningrumSedangkan Kaban didampingi, antara lain, Wakil Ketua Umum DPP PBB Hamdan Zoelva

BACA JUGA: Kritik KPU, KIPP Sampaikan Empat Poin tentang Pemilu

Yusril tidak hadir dalam pertemuan tersebut karena tengah berkampanye di Gorontalo
 
Hadi Utomo pun tak menampik adanya kekecewaan dari PBB terhadap Koalisi Kerakyatan karena sahamnya sebagai pengusung koalisi dikurangi di tengah jalanMeski demikian, dia meminta kader PBB tidak menghitung untung-rugi dalam politikSebab, katanya, realitas politik kadang-kadang tidak bisa dinalar seperti hitung-hitungan bisnis
 
"Pertemuan ini tentu untuk menyempurnakan jalinan koalisi yang selama ini sudah terbangunKe depan, tentu kita akan membahas kriteria, konsesi, dan hal-hal lain bila kedua partai berencana berkoalisi setelah pemilu legislatif," paparnya.
 
Demokrat, kata Hadi Utomo, juga telah mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari koalisi antarpartai yang selama ini terjadiDi antaranya, di parlemen, partai peserta koalisi ternyata justru kerap tidak mendukung kebijakan pemerintahanKarena itu, Demokrat mengusulkan adanya perjanjian tertulis yang mengikat partai-partai peserta koalisi.
 
"Jadi, siapa pun ketua umumnya harus mematuhi ketentuan-ketentuan koalisiKami belajar dari pengalaman-pengalaman selama iniSebab, pada 2004 kami belum memiliki pengalaman seperti sekarang iniMungkin, hal itu terjadi pada tahun 2004-2009, tapi ke depan, kita usahakan tidak terulang," tuturnya.
 
Dalam pertemuan tersebut, secara umum kedua partai sepakat membentuk pemerintahan yang kuatKedua partai juga sepakat terus berkomunikasi, yang pada akhirnya bisa saja menjadi embrio koalisi setelah pemilu legislatif nanti"Mungkin, setelah pemilu legislatif, bisa dibangun bangunan kerja sama politik ke depanTentu kami sepakat koalisi baru bisa dibangun setelah pemilu legislatif, setelah semua partai tahu perolehan suara masing-masing," beber Hadi Utomo
 
Kaban menuturkan, Musyawarah Kerja Nasional PBB memang sudah memutuskan akan mencalonkan kader terbaik partai, yakni Yusril Ihza Mahendra, sebagai calon presiden pada Pilpres 2009"Namun, kami patuh kepada ketentuan undang-undangBila perolehan suara tidak memenuhi ketentuan, tentu kami tidak menutup kemungkinan koalisi dengan partai lain," katanya(noe/agm)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Herman Beberkan Intervensi Polri di Hadapan Megawati