"Banyak pekerjaan rumah di bidang legislasi, tetapi DPR malah sibuk melakukan transaksi-transaksi politik
BACA JUGA: Kritik KPU, KIPP Sampaikan Empat Poin tentang Pemilu
Sehingga citra lembaga penegak hukum semakin turun, dan masing-masing lembaga menunjukkan ego sektoral," kata Todung kepada JPNN di Jakarta, Kamis (19/3).Isu kedua adalah tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
BACA JUGA: Herman Beberkan Intervensi Polri di Hadapan Megawati
Dia mengatakan bahwa penegakan HAM selama ini kurang efektif, lantaran disebabkan oleh dukungan finansial yang tidak memadai.Di samping itu, menurutnya pula, yang tentu akan menjadi pekerjaan rumah bagi anggota legislatif nanti adalah membahas amandemen UU HAM, ratifikasi instrumen hukum internasional, serta penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.
Todung juga memandang perlunya dihidupkan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)
BACA JUGA: 38 Lembaga Pemantau Siap Pantau Pemilu 2009
"Karena tidak semua kasus pelanggaran HAM bisa diadili, jadi perlu ada KKR," ungkapnya.Isu terakhir yang dicatat Tidung, adalah akses keadilan (access to justice)Isu ini menurutnya, sangat penting bagi masyarakat miskin dan marjinalSebab, selama ini access to justice untuk golongan masyarakat tersebut masih terabaikan.
"Lebih-lebih karena access to justice juga sangat dibutuhkan dalam konteks hak-hak narapidana, korban kejahatan dan saksi," katanya(sid/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prabowo Bawa Artis Top, Massa Padati GOR Delta Sidoarjo
Redaktur : Tim Redaksi