jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita membuka data produksi minyak goreng nasional kepada publik.
Hal itu perlu dilakukan agar publik tahu berapa banyak kapasitas produksi minyak nasional selama ini.
BACA JUGA: Brigpol Indra, Briptu Wahyu, dan Bripda Hendra Dipecat, AKBP Ferly Mengaku Sedih
"Seperti data kelancaran bahan bakunya, yakni CPO dengan harga DMO. Hal ini penting untuk memastikan bahwa suplai minyak goreng dari industri memang benar dalam kondisi aman," tegas Mulyanto kepada media, Kamis (24/2).
Pasalnya, sudah tiga minggu kebijakan DMO CPO berjalan, tetapi masih saja terjadi kelangkaan minyak goreng, baik di pasar tradisional maupun ritel modern.
BACA JUGA: Petugas Setop Mobil Avanza Silver di Pintu Tol, Setelah Didekati, Astaga!
"Publik sekarang ini ribut karena ditemukan berbagai penyimpangan di bagian distribusi minyak, seperti dugaan penimbunan, pengalihan kuota," ungkapnya.
Menurut Mulyanto masalah itu tidak akan berlarut-larut jika produksi minyak goreng benar-benar dalam kondisi stabil.
BACA JUGA: Menperin Buka Data Kawasan Industri, Alhamdulillah Menggembirakan
Kendati demikian, Mulyanto tidak yakin ada masalah di sisi produksi bahan baku minyak goreng karena selama ini tidak pernah terdengar ada masalah iklim atau masalah sosial yang mengakibatkan terganggunya produksi bahan baku.
"Yang ada justru kabar melonjaknya harga jual internasional CPO," kata Mulyanto.
Dia menegaskan bukan tidak mungkin ada eksportir CPO nakal yang tetap ingin memaksimalkan margin keuntungan mereka dengan tidak mengindahkan kewajiban DMO.
Selanjutnya, hal itu senada dengan DMO untuk kasus komoditas batu bara.
Mulyanto menjelaskan pengusaha serakah berpotensi tergiur dengan harga CPO internasional yang sedang bagus-bagusnya sehingga mereka mengabaikan kuota 20 persen untuk kebutuhan pasar domestik dengan harga DPO.
Akibatnya, industri minyak goreng kesulitan mendapat CPO sesuai harga DMO tersebut di atas.
"Mereka tidak mampu memproduksi migor seharga HET dan terpaksa mengurangi produksinya," jelas Mulyanto.
Dia menyebut yang terpenting saat ini adalah titik krusial kebijakan DMO CPO dengan DPO.
"Bila pada titik itu aman maka secara logika turunannya di sisi distribusi akan kembali lancar, sedangkan pada bagian distribusi ini tidak ada intervensi kebijakan pemerintah yang baru," tegas Mulyanto. (mcr28/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA ARTIKEL LAINNYA... Peringatan Untuk Rekan Yudi, Lebih Baik Menyerah, Polisi Sudah Bergerak
Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Wenti Ayu