jpnn.com - JAKARTA - Langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melakukan efisiensi anggaran di kementeriannya mendapat sambutan positif. Anggota Komisi II DPR M Misbakhun bahkan penghematan di Kemendagri.
Misbakhun saat berbicara dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Mendagri Tjahjo Kumolo di kompleks parlemen, Senin (13/6) menyatakan, Kemendagri telah melakukan penghematan signifikan. Terutama terkait pemangkasan biaya perjalanan dinas yang disebut Menteri Tjahjo sebagai biaya hura-hura.
BACA JUGA: Hak Politik Dewie Limpo Tak Dicabut, Ini Reaksi KPK
“Saya apresiasi upaya Kemendagri untuk merasionalisasi secara drastis. Karena realisasinya banyak sekali menyangkut perjalanan dinas dan sebagainya. Ini menunjukkan efisiensi di Kemendagri sangat tinggi. Saya akui,” kata Misbakhun.
Dalam rapat itu Kemendagri mengajukan pagu anggaran pada RAPBN 2017 sebesar Rp 4,11 triliun. Menurut Misbakhun, angka itu tak terlepas dari pada APBN 2015 dan 2016. Pada 2015, serapan anggaran Kemendagri sebesar Rp 3,881 triliun atau 63,37 persen dari alokasi Rp 6,12 triliun.
BACA JUGA: Wow, Ada Pejabat DKI Jadi Bidikan KPK di Kasus Reklamasi
Sedangkan pada APBN 2016, Kemendagri mengajukan anggaran Rp 6 triliun. Namun, dalam APBN Perubahan 2016, angkanya menyusut jadi Rp 5,12 triliun.
Hanya saja, mantan anggota Komisi XI DPR itu justru khawatir pemotongan anggaran berimbas pada kinerja Kemendagri. Yang paling mencolok adalah pada program pembinaan pemerintah desa.
BACA JUGA: KPK Dalami Dugaan Hakim Minta Rp 1 Miliar
Semula anggaran pembinaan pemerintah desa dalam APBN 2016 adalah Rp 1,06 triliun. Namun, angkanya turun menjadi Rp 300 miliar dalam APBN Perubahan 2016.
Anehnya, dalam pagu indikatif 2017, alokasi program itu kembali naik jadi Rp 800 miliar. Misbakhun pun heran dengan anggaran pembinaan pemerintah desa yang naik turun secara drastis.
“Habis diturunkan drastis, dinaikkan jadi dramatis. Saya mau tanya ke penyusun anggaran ini, bagaimana mungkin dipotong begitu banyak, tapi lalu dinaikkan begitu drastis?” katanya mempertanyakan.
Misbakhun juga menyoroti program dan anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang ada di bawah kendali Tjahjo. Sebab, BNPP sebagai lembaga yang bertugas mengkoordinasi kementerian lembaga serta pemerintah daerah saja punya anggaran hingga Rp 63 miliar hanya untuk kesekretariatan.
“Itu untuk apa? Atau negara kita sedang sengketa? Kalau negara kita sengketa, apa seperti itu? Lalu bagaimana di Kemlu? Kalau anda (Kemendagri) sekadar ikut, apa sebesar itu anggarannya?” katanya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bu Saeni, Ini Ada Sedikit Bantuan dari Pak Mendagri
Redaktur : Tim Redaksi