JAKARTA -- Anggota Tim 9 yang memberikan masukan ke Mendagri Gamawan Fauzi seputar pelaksanaan pilkada, Hadar Nafis Gumay, mengaku kecewa dengan keputusan mendagri dan KPU yang menyatakan pilkada 2010 belum bisa dilakukan serentak secara nasionalHadar tidak setuju dengan alasan bahwa pilkada serentak akan berdampak pada banyaknya pelaksana tugas (plt) kepala daerah
BACA JUGA: Markus Dilarang Masuk Gedung Bundar
Dia menuding Gamawan Fauzi tidak berani melakukan terobosan untuk efisiensi dana dan meminimalisir potensi konflik sosial"Mungkin juga, mereka tidak selalu peduli amat tentang pilkada yang berkualitas
BACA JUGA: KPK Harus Ungkap Skandal Century
Yang penting buat mereka, jalan saja, terlaksana sesuai dengan masa jabatan kepala daerah itu berakhir," ucap Hadar di Jakarta, Senin (9/11)BACA JUGA: Kacau Bila Tunggu Revisi UU 32
Selain itu, kalau pilkada serentak hanya terjadi di satu provinsi, bukan nasional, maka setiap tahun energi bangsa ini terkuras untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pilkadaSedang bila pilkada dilakukan serentak di seluruh Indonesia, ketegangan sosial hanya terjadi di satu daerah saja, karena daerah lain juga sedang menggelar pilkada"Sekarang ini kan tersebar sepanjang tahunSepanjang tahun ini kita ngurusin ketegangan itu dan ada costnyaKalau ada ketegangan, terlokalisir di satu saja kalau ada penggabungan," ujarnya.
Dia juga membantah alasan Mendagri Gamawan Fauzi yang mengatakan pilkada serentak di seluruh Indonesia akan merepotkan Mahkamah Konstitusi (MK) karena gugatan sengketa akan menumpuk dalam waktu yang samaMenurut Hadar, hal tersebut sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan karena pada pemilu 2009n lalu, MK sudah terbukti mampu menyelesaikan sengketa pemilu yang jumlahnya ratusan"Hampir 700-anItu banyak jugaDan itu bisa diselesaikan oleh MK," ujarnya.
Hadar juga mengatakan, bila penyelenggaraan pilkada dipersiapkan secara baik, maka potensi sengketa juga akan kecil"Kalau amburadul, ruang sengketanya menjadi besarPemerintah belum berani mengambil terobosan," ujarnya lagiDia menyebut KPU dan pemerintah tidak berani menghadapi resisteni dari para calon yang akan maju di pilkada 2010, bila diputuskan pilkada 2010 ditunda dulu.
Dia memberi contoh pilkada di wilayah Sumut, yang rencananya digelar Mei 2010Sudah pasti, katanya, para kandidat yang akan maju sudah mengeluarkan dana untuk kampanye terselubungKalau ditunda, para kandidat itu akan mengalami kerugian dana dan harus mengeluarkan banyak uang lagi kalau pilkada ditunbda"Ada nuansa politikPemerintah mungkin khawatir menghadapi resistensi di lapangan." ulasnya(sam/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Diputuskan Pilkada dengan Mencoblos
Redaktur : Tim Redaksi