jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa ia tidak ingin lembaga etik DPR dijadikan alat untuk kepentingan oknum-oknum menjatuhkan seseorang jelang Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar. Tapi, semua aduan maupun informasi tetap diklarifikasi MKD.
"MKD dalam posisi menelaah secara mendalam (dua kasus itu-red), karena suhu golkar semakin dekat munas semakin panas. MKD tidak mau dijadikan alat untuk menjatuhkan atau politisasi soal golkar," tegas Dasco.
BACA JUGA: Daeng Azis Dibekuk, Pengacara Jadi Sibuk
Ini disampaikannya menanggapi dua kasus yang melibatkan para kandidat calon ketua umum partai beringin, yakni Ketua DPR Ade Komarudin dan Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto, yang menurutnya lebih bernuansa politis.
Akom -sapaan Ade Komarudin- dilaporkan ke MKD karena menaiki pesawat jet pribadi. Sedangkan Novanto, diduga terlibat tanda tangan palsu dalam absensi sidang paripurna dewan beberapa hari lalu. Tapi, mantan ketua DPR itu sudah membantahnya.
BACA JUGA: Australia Keluarkan Travel Advisory, Pak Luhut: Masih Terkendali
"Antara gratifikasi Akom dengan absen Novanto. Kalau kami lihat semua nuansanya politis. Seorang Anggota DPR sekelas Novanto itu pasti kalau keluar kota pasti pakai surat izin lalu kenapa dia suruh tanda tangani (palsukan-red)," ujar politikus Gerindra itu.
Anggota Komisi III DPR tersebut menduga ada yang sengaja memalsukan tanda tangan Novanto, lalu difoto dan diposting ke media sosial. Begitu juga dengan Akom, Dasco menduga ada yang sengaja ingin menjatuhkan karakter Ketua DPR itu.
BACA JUGA: Fadli Zon sebut Marwan Jafar Menteri Lebay
"Ini sama, ada orang mau jatuhkan Akom dengan foto-foto jet lalu melaporkan ke MKD. Sekarang saya pergi ke daerah, lalu bos punya pesawat apakah itu gratifikasi? Saya tidak bisa naik pesawat Pak Prabowo lagi dong kalau begitu. Tiba-tiba ada foto lalu saya kena gratifikasi," ungkapnya, dengan nada bercanda.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tes Urine Anggota DPR Sebaiknya Dadakan
Redaktur : Tim Redaksi