Mobil Menteri Baru, Bukti SBY Lupa Janji

Selasa, 29 Desember 2009 – 20:56 WIB

JAKARTA - Pengamat Politik dari Indonesian Institute, Cecep Effendy menyesalkan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membiarkan para menteri dan pejabat tinggi negara menggunakan APBN untuk membeli mobil dinas baru, Toyota Crown Royal Salon seharga Rp1,3 miliar per unit.

“Sesungguhnya, pengadaan mobil dinas para pejabat negara itu belum mendesakApalagi di tengah masih tingginya tingkat pengangguran rakyat dan belum terujinya kinerja para pembantu presiden

BACA JUGA: Para Pejabat Terima Fee dari BPD

Saya pikir SBY mulai lupa dengan janji-janji kampanyenya yang akan membangun pemerintahan bersih dalam kesederhanaannya," tegas Cecep, ketika dihubungi wartawan, Selasa (28/12).

Dijelaskannya, dibanding dengan APBN 2010, mobilisasi uang rakyat untuk pengadaan kendaraan dinas pejabat itu memang belum setimpal
"Namun akan berbeda keputusannya jika saja para pejabat negara agak sejenak mau merasakan kesulitan yang tengah dihadapi rakyat saat ini," ujarnya.

Bangsa ini masih memiliki puluhan jutaan rakyat mengganggur dan belum memperoleh pendidikan karena tidak tersediannya anggaran untuk membayar gaji guru dan membangun sekolah

BACA JUGA: Habiskan Rp 217 M, KPK Baru Selamatkan Rp 142 M

“Coba uang Rp1,3 miliar itu dibangun untuk sekolah yang rata-rata membutuhkan dana Rp400 jutaan, maka sudah ratusan sekolah yang terbangun
Jika diberikan pil malaria, obat demam berdarah dan muntaber, akan banyak orang bisa disembuhkan,” tegasnya.

Di tempat terpisah, Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan mendesak SBY untuk segera memperingatkan para menterinya soal pentingnya kesederhanaan dalam melaksanakan tugas-tugas

BACA JUGA: 2009, Jakarta 57 Kali Teror Bom

"Jangan seperti sekarang, yang malah membangun citra kemewahan," tegasnya.

Anies pun menyadari bahwa nilai mobil lama dalam perspektif ekonomi telah terjadi deprisiasi, nilainya turun, tetapi ini persoalan politik, bagaimana membaca suasana batin bangsa"Dalam kondisi sekarang untuk apa, meskipun nilainya nol, tapi masih bisa terus dinaiki, tidak masalahDalam mengurus negara jangan gunakan perspektif akunting semacam ituHarusnya lebih kepada pesan apa yang ingin disampaikan," tandasnya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Tak Ingin Ganti Mobil Dinas


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler