jpnn.com, JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko meminta anggota TNI bersikap netral dalam pilkada tahun ini.
Moeldoko pun mengenang kondisi masyarakat pada Pemilihan Umum 2014 kala dirinya masih menjabat Panglima TNI.
BACA JUGA: Pemerintah Harus Tegas Terhadap Isu SARA di Pilkada
Saat itu, kondisi negara kurang baik dan netralitas TNI dipertanyakan oleh banyak pihak.
"Saat itu, masyarakat seolah terpecah menjadi dua kubu akibat hanya ada dua calon presiden yang bertarung, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Terlebih salah satu calon presiden, Prabowo Subianto, merupakan pensiunan jenderal TNI. Sehingga ada kecenderungan masyarakat curiga dengan TNI," kata Moeldoko, saat menghadiri seminar nasional Pilkada Damai 2018 di Gedung Krida Bhakti, Jalan Veteran, Jakarta, Rabu (24/1).
BACA JUGA: Tim Medis TNI Jalan Kaki Sehari Demi Selamatkan Bayi Papua
Moeldoko mengatakan, saat itu dirinya berpesan pada semua prajurit TNI agar jangan mau dipengaruhi.
Hal itu untuk menghilangkan kecurigaan bahwa TNI tidak netral.
BACA JUGA: Moeldoko Jabat KSP, Ini Harapan Walhi
"Ini pesan untuk ke luar dan ke dalam. Bahwa TNI tidak bisa dipengaruhi siapa pun. Kalian jangan macam-macam, ya, prajurit," ujar Moeldoko.
Lewat pesan itu, Moeldoko mengklaim netralitas TNI terjaga saat Pemilihan Presiden 2014.
"Alhamdulillah semua terkunci, tidak ada yang bisa main-main," kata Moeldoko.
Moeldoko menuturkan, pemilu seharusnya dinikmati dan jangan berpikir berlebihan.
Sebab, pilpres dan pilkada merupakan agenda politik yang rutin dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
"Semua menginginkan pemilu berjalan dengan damai dan tidak berdarah-darah. Jadi, pemilu yang berkualitas adalah pemilu yang tanpa kecurangan. Diselenggarakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) dengan jujur, diawasi baik oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan hasilnya diterima semua pihak," tuturnya.
Namun, Moeldoko meminta masyarakat agar tetap mengkritisi bila ada indikasi ketidaknetralan TNI.
Meski begitu, dirinya tidak meragukan netralitas TNI dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
"Kalau ada pimpinan TNI yang aneh-aneh, segera saja kritisi agar tidak bablas," kata Moeldoko.
Moeldoko menambahkan, saat ini adalah era keterbukaan. Karena itu, siapa pun bisa mengkritisi, termasuk pada TNI harus siap dikritisi dari pihak luar.
Menurutnya, sepanjang pimpinan itu tak taat terhadap asas memang harus dikoreksi.
"Waktu saya jadi panglima TNI, teman-teman prajurit saya, saya siapkan untuk itu. Saya siapkan untuk bisa menerima koreksi dari orang luar agar menjadi warga negara yang semakin dewasa," kata Moeldoko. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sepertinya Ini Misi Khusus Moeldoko dan Agum dari Jokowi
Redaktur & Reporter : Ragil