Moeldoko: Saya tidak Mungkin Maju Tanpa Dukungan Pemerintah

Senin, 19 September 2016 – 19:58 WIB
Jenderal Moeldoko saat mendaftar calon ketua PSSI, Senin (5/9) lalu. Foto: twitter PSSI

jpnn.com - JAKARTA – Mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Moeldoko sangat percaya diri maju sebagai calon ketua umum PSSI. Salah satu sumber kepercayaan diri itu adalah adanya dukungan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Saya tidak mungkin maju mencalonkan diri jika tidak mendapat dukungan pemerintah,” ujar Moeldoko kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/9/2016).

BACA JUGA: Duh… Karate DKI Jakarta Ancam Walkout dari PON Jabar

Moeldoko mengatakan, PSSI secara organisasi memang anggota dan tunduk pada peraturan FIFA. Namun, sepak bola Indonesia adalah aset bangsa dan negara yang harus dikelola bersama dengan pemerintah untuk kebaikan seluruh rakyat.

Dia meyakini, dukungan pemerintah sangat menentukan maju mundurnya sepak bola di sebuah negara. Karena sepak bola memiliki dimensi luas, terkait politik, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya sebuah negara bangsa.

BACA JUGA: Tim Basket Jatim Pecundangi Papua Barat

"Karena itu, bagi saya, dukungan pemerintah terhadap kepemimpinan PSSI mutlak sifatnya," kata Moeldoko.

Ia pun menggambarkan bagaimana risiko yang didapat, jika PSSI tidak mendapat dukungan penuh pemerintah. Euforia sepakbola Indonesia ketika menjadi tuan rumah Piala Asia 2007 dan Piala AFF 2010 mendadak sirna begitu terjadi pertentangan antara pemerintah dan PSSI sejak di awal 2011.

BACA JUGA: Cium Aroma Kecurangan, 6 Kontingen Cabor Judo Siapkan Aksi Boikot

“Kekisruhan organisasi PSSI dalam lima tahun terakhir berakar pada ketidakharmonisan antara PSSI dengan pemerintah. Ketidakharmonisan hubungan itu berdampak luas, baik antar anggota PSSI serta kinerja PSSI dan klub-klub maupun hubungan dengan FIFA. Nyaris selama lima tahun energi PSSI terkuras habis oleh dinamika yang penuh pertentangan ini. Sepakbola nasional pun kedodoran, mulai pembinaan pemain muda, kompetisi, hingga tim nasional,” papar lulusan terbaik AKABRI 1981 itu.

Karena itu, Moeldoko sungguh berharap bahwa Kongres PSSI 17 Oktober mendatang mengusung spirit rekonsiliasi. Kongresnya harus berproses secara demokratis dan bermartabat. Demokratis berarti kongres berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi. Bermartabat artinya berjalan jujur dan bersahabat. Tidak ada kekerasan dan manipulasi, juga jauh dari politik uang.

“Ini era demokrasi. Saya seorang tentara, tetapi sangat menjunjung tinggi demokrasi. Kepemimpinan yang kuat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan. Apalagi, mengurus sepak bola yang filosofinya adalah persahabatan, maka human relation menjadi kunci dalam leadership organisasi. Bukan pendekatan kekuasaan atau kekuatan,” Moeldoko menjelaskan.

Hanya Kongres yang demokratis dan bermartabat, kata Moeldoko, akan melahirkan kepemimpinan PSSI dengan legitimasi yang kuat, dan diterima semua pihak, terutama masyarakat sepak bola dan pemerintah serta FIFA. 

“Itulah makna Kongres rekonsiliatif yang saya maksud,” kata Moeldoko. 

Mantan Pangdam Siliwangi itu pun mengajak seluruh stakehoders sepak bola Indonesia untuk meninggalkan kerikil-kerikil masa lalu dan sama-sama menatap masa depan dengan tekad yang bulat dan kuat untuk mengembalikan kejayaan.

“Dalam hidup saya, saya tidak suka ada kelompok-kelompok. Dulu waktu Panglima TNI, saya jaga betul soliditas karena saya meyakini soliditas akan melahirkan kohesivitas yang berujung pada munculnya produktivitas. Saya mengajak segenap stakeholders sepakbola, terutama peserta Kongres PSSI nanti, mari kita bangun soliditas sebagai pondasi untuk memajukan sepak bola nasional,” tandas Moeldoko. (dil/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Djadjang Akui Perbedaan Kualitas Pemain Inti dengan Cadangan Terlampau Jauh


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler