Moeldoko Tegaskan Aksi Kekerasan Tidak Direncanakan

Kamis, 15 Februari 2018 – 21:26 WIB
Presiden Jokowi melantik Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresiden di Istana Negara, Rabu (17/1). Foto: Biro Pers

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko mengatakan, tidak ada skenario terencana terkait aksi kekerasan yang terjadi di beberapa tempat akhir-akhir ini.

“Itu semua kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kebetulan waktunya berdekatan. Not by design,” kata Moeldoko saat melakukan pertemuan dengan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (14/2).

BACA JUGA: Moeldoko: Jangan Ribut, Itu Berat, Nggak Ada yang Kuat

Pertemuan itu dihadiri Kepala UKP-PIP Yudi Latief, anggota dewan pengarah  seperti Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Mahfud MD, dan Andreas Anangguru Yewanggoe, dan anggota Dewan Penasihat Benny Susetyo dan Sudhamek.

Mantan panglima TNI itu mengatakan, media harus dioptimalkan untuk merespons berbagai isu menyangkut suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

BACA JUGA: Moeldoko Beber Nasib Semen Rembang

Polisi juga diminta meningkatkan kewaspadaan para personelnya.

“Lembaga yang tepat untuk menyampaikan kepada publik adalah UKP-PIP sehingga masyarakat tidak memiliki sensitifitas di dalam merespons situasi. Polisi juga jangan ragu-ragu bertindak terhadap pelaku kekerasan dan tindakan intoleransi,” tegas Moeldoko.

BACA JUGA: Pesan Penting Moeldoko untuk Panglima TNI Marsekal Hadi

Dalam pertemuan tersebut, poin utama yang dibahas adalah upaya menyosialisasikan Pancasila menjadi lebih mudah ke depannya.

“KSP akan menyinergikan seluruh kekuatan di antara kementerian dan lembaga agar program-program UKP-PIP bisa masuk di dalamnya dan bisa menjadi kekuatan yang besar. Juga agar program-program itu tidak berdiri sendiri yang pada akhirnya bisa overlapped atau tumpang tindih dan tidak sinkron,” kata Moeldoko.

Sementara itu, Kepala UKP-PIP Yudi Latief mengatakan, pihaknya membutuhkan sinergi dengan lembaga lain.

“Dalam hal ini, KSP sebagai tangan kanan utama dari lembaga kepresidenan bisa mengorganisasi lembaga-lembaga yang terkait,” kata Yudi.

Yudi juga menjelaskan cara menyosialisasikan Pancasila ke masyarakat.

Yaitu merespons isu-isu strategis yang ada di publik yang ada implikasinya dengan nilai Pancasila.

Nantinya, UKP-PIP akan melakukan penyediaan konten serta memetakan persoalan dan KSP akan mengeksekusinya.

“Pancasila menjadi sakti kalau efektif merespons problem yang ada,” ungkap Yudi. (jos/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Paparkan Progres Asian Games 2018 di Kampus


Redaktur & Reporter : Ragil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler