jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko mengatakan KSP melalui Kedeputian I sudah melakukan monitoring dan evaluasi, serta koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tahap pertama.
Menurut Moeldoko, dari hasil evaluasi itu maka dalam waktu dekat akan segera dilakukan pembangunan infrastruktur, seperti jalan baru dan preservasi jalan termasuk akses menuju wilayah IKN.
BACA JUGA: Ihsan Yunus Minta Sofyan Djalil Menyikapi Isu Bagi-Bagi Lahan di IKN
Kemudian, pembangunan jalur pasokan air baku, drainase, sarana pengendalian banjir, pembangunan fasilitas perkantoran pemerintahan dan pendukungnya terutama Istana Negara, kantor kementerian koordinator dan K/L, hingga pembangunan sumbu kebangsaan.
Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia itu menambahkan di sektor lingkungan hidup dan kehutanan, akan dilakukan pelepasan kawasan hutan dan rehabilitasi lubang tambang di kawasan IKN.
BACA JUGA: Wagub Kaltim Minta Pembangunan IKN Nusantara tak Membebani Masyarakat
“Ini titik krusial dalam persiapan pembangunan selain pembangunan persemaian Mentawir,” kata Moeldoko saat memimpin Rapat Koordinasi Pemantauan Pembangunan Infrastruktur dan Strategi Komunikasi IKN di Jakarta, Jumat, sebagaimana siaran pers Kantor Staf Presiden (KSP).
Dia menjelaskan hasil monitoring dan evaluasi KSP bersama K/L itu akan masuk dalam rencana aksi pembangunan IKN tahap pertama, yang akan difinalisasi pada April 2022. Rencana aksi itu, tambahnya, akan diawali dengan penerbitan aturan turunan prioritas UU IKN, yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
BACA JUGA: Publik Bukan Diminta Urunan Dana untuk IKN, Tetapi Blended Finance dan Industri
“Kami harapkan peraturan turunan UU IKN prioritas sudah dapat terbit, sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN bisa berjalan dengan basis yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Moeldoko.
Lebih lanjut Moeldoko menyatakan bahwa pemindahan dan pembangunan IKN Nusantara bukan lagi proyek prioritas, melainkan superprioritas yang membutuhkan kerja luar biasa ekstra dari berbagai instansi.
"Pembangunan dan pemindahan IKN ini sebuah perjuangan untuk mewujudkan Indonesia berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini pekerjaan rumit dan waktunya sangat panjang, 5-20 tahun,” ujar Moeldoko.
Rapat koordinasi ini merupakan langkah awal KSP bersama K/L dan Otorita IKN untuk memastikan pengawalan pembangunan IKN tahap pertama.
Rakor ini dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Wakil Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Dhony Rahajoe, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.
Kemudian, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud, dan perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi