JAKARTA -- Pemerintah dinilai tidak memiliki konsep yang jelas untuk menyelesaian persoalan kepegawaianSekretaris Jenderal (Sekjen) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan memberi contoh pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Agustus 2011 yang menyebutkan akan menaikkan gaji PNS sebesar 10 persen pada 2012.
Menurut Yuna, pernyataan tersebut bertentangn dengan keluhan SBY sebelumnya mengenai besarnya dana untuk belanja pegawai
BACA JUGA: E-KTP Dipersoalkan, Mendagri Pasang Badan
"Jadi berbanding terbaik," ujar Yuna Farhan kepada koran ini di Jakarta, kemarin (23/8).Dikatakan Yuna, belanja pegawai di tahun depan bakal lebih membengkak lagi lantaran mulai 2012 penerapan remunerasi sudah merambah di sejumlah instansi
BACA JUGA: Kejagung Yakin Menang Lagi Hadapi Yusril
Tahun depan, gaji PNS naik ditambah remunerasi-remunerasi, ya tambah bengkakBagaimana dengan menekan jumlah PNS melalui moratorium penerimaan CPNS? Yuna juga menyebutkan, pemberhentian sementara rekrutmen CPNS sebenarnya bukan solusi untuk mengurangi beban belanja pegawai
BACA JUGA: PAN Siapkan Bus Mudik Gratis
Alasannya, peningkatan jumlah PNS per tahunnya sebenarnya cuman 2 persen"Sementara, peningkatan belanja pegawai bisa 20 persen per tahunJadi, pengaruh moratorium penerimaan CPNS itu tidak signifikan," kata Yuna.Lantas, apa mestinya solusi yang diambil? Menurut Yuna, perlu langkah progresif untuk menciptakan birokrasi yang tidak boros dan tidak korupCaranya, pejabat dan pegawai-pegawai yang tidak bersih harus disingkirkanMemangnya gampang? "Gampang kalau beraniSeperti Gus Dur dulu saat menjadi presiden berani membubarkan Depertemen Penerangan, Departemen Sosial, karena tidak efektif," jawab Yuna.
Jika solusi itu dianggap "berat", kata Yuna, pemerintah bisa melakukan dari yang kecil-kecil dulu, yakni menertibkan besaran tunjangan pejabat daerah, yang timpang antara satu daerah dengan daerah lainDi DKI Jakarta, tunjangan sekda bisa mencapai Rp50 juta, di daerah lain bisa cuman Rp5 jutaJika masalah ini ditertibkan, sudah lumayan banyak menekan belanja pegawai.
"Jadi perlu langkah konkritPusat jangan hanya meminta daerah menekan belanja pegawai dan meningkatkan belanja modal, tapi pusat sendiri tidak bisa," cetus Yuna.
Moratorium penerimaan CPNS, kata Yuna sekali lagi, tidak terkait dengan urusan penghematan belanja pegawaiTapi, lebih untuk memberikan waktu bagi pemerintah untuk melakukan penataan pegawai, seperti masalah distribusi yang tidak merata
"Tapi bisa jadi ini juga untuk pencitraan, untuk kepentingan politik pemilu 2014," ujar YunaPasalnya, moratorium berakhir pada 2013Jika 2013 ada seleksi lagi dan yang lolos diangkat jadi CPNS awal 2014, maka citra partai penguasa akan terdongkrakBisa jadi, setelah jeda penerimaan CPNS, begitu dibuka lagi jumlah CPNS yang diterima begitu banyak
"Moratorium bisa juga untuk pencitraanSetelah ditutup, dibuka lagi, maka urusannya adalah pencitraan," duga Yuna.
Seperti diberitakan, tiga kementrian terkait sudah sepakat menghentikan sementara alias moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), yang berlaku 1 September 2012 hingga 31 DesemberSeptember 2012Rencananya, Mendagri Gamawan Fauzi, Menkeu Agus Martowardojo, dan Menpan-RB EE Mangindaan, menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang moratorium penerimaan CPNS itu pada 24 Agustus 2011(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kejaksaan Agung Tak Tanggapi Nazaruddin
Redaktur : Tim Redaksi